Dulohupa.id – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dipastikan terus berlanjut meski sempat menghadapi sejumlah hambatan terkait lahan dan pihak-pihak yang berupaya menghentikan proyek tersebut.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa proyek nasional ini tidak boleh diganggu karena merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mendapat kunjungan langsung dari berbagai instansi pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mabes Polri, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri untuk memastikan kelancaran pembangunan.
“Proyek Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program nasional. Dari 65 daerah di Indonesia yang terpilih pada tahap pertama, Kota Gorontalo menjadi salah satunya. Ini harus kita hargai dan kawal bersama,” ujar Adhan.
Ia juga menjelaskan bahwa upaya sebagian pihak yang ingin menghentikan proyek tersebut tidak berdasar, sebab pemerintah kota memiliki hak pakai yang sah atas lahan pembangunan.
“Kalau memang mereka punya bukti sah, silakan tempuh jalur hukum. Pengadilan adalah lembaga resmi yang bisa memutuskan,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, menjelaskan bahwa pembangunan KNMP di Kota Gorontalo dilaksanakan di dua lokasi, yakni kawasan eks Terminal Leato dan Kelurahan Ololalo.
Di kawasan Leato, terdapat sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, antara lain Gapura, Gudang beku portabel (cold storage), Pabrik es portabel, Kantor pengelola, Mushola, MCK, Sentra kuliner, Kios perbekalan, serta Penataan dan leveling lahan.
Sementara di Kelurahan Ololalo, pembangunan difokuskan pada fasilitas tambatan perahu, termasuk dermaga sandar, bengkel perbaikan jaring, dan shelter perbekalan nelayan.
“Pekerjaan tahap pertama ini berlangsung sejak 11 September hingga 31 Desember 2025, dengan progres fisik saat ini sudah mencapai sekitar 40 persen,” kata Eladona.
Menurutnya, proyek ini dikerjakan oleh PT Nila, perusahaan pelaksana yang berbasis di Aceh dan memiliki cabang di Sukabumi. Tenaga kerja di lapangan saat ini mencapai sekitar 95 orang yang bekerja untuk mengejar target penyelesaian sebelum akhir tahun.
Eladona menegaskan bahwa status lahan pembangunan KNMP telah dinyatakan “clear and clean” atau bersih dan tidak bermasalah, sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menghentikan proyek tersebut.
“Penetapan lokasi oleh kementerian tidak mungkin dilakukan jika status lahan belum jelas. Semua dokumen dan sertifikat hak pakai telah kami ajukan sejak tahap perencanaan awal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa total anggaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Gorontalo mencapai Rp. 11,2 miliar, di luar bantuan tambahan berupa fasilitas pendukung seperti mesin tempel dan sarana penyimpanan hasil tangkapan.
Eladona menambahkan, konsep kampung nelayan ini dibuat secara terintegrasi, agar aktivitas ekonomi dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat.
“Di dalamnya sudah ada fasilitas perdagangan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut. Ini juga menjadi wujud nyata dari amanat Presiden untuk membangun dari desa,” jelasnya.
Di Kota Gorontalo, keberadaan kampung nelayan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang berbasis maritim dan memberdayakan masyarakat secara langsung melalui koperasi.
“Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan, sedangkan pengelolaan nantinya dilakukan oleh koperasi nelayan setempat. Jadi dari masyarakat, untuk masyarakat,” tutup Eladona.
Reporter: Maya
