Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk tahun 2027, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp21,3 miliar guna membiayai iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi 47.000 warga.
Keseriusan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja PBPU BP Pemda UHC Prioritas Kota Gorontalo Tahun 2027 oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, di Manado, Rabu (11/11/2026).
Anggaran yang disiapkan mencapai Rp21.319.920.000. Dana tersebut akan dialokasikan untuk memastikan puluhan ribu masyarakat tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan melalui program JKN-KIS.
Wali Kota Adhan mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk membiayai kepesertaan jaminan kesehatan secara mandiri.
Ia mengungkapkan, saat ini jumlah masyarakat Kota Gorontalo yang telah terdaftar dalam program JKN-KIS mencapai 208.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 194.083 jiwa berstatus peserta aktif atau setara dengan 93,82 persen.
“Pemerintah Kota Gorontalo telah mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk ke BPJS Kesehatan,” ungkap Adhan.
Menurutnya, keberhasilan memperluas kepesertaan JKN-KIS tidak cukup hanya dengan melakukan pendaftaran. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan anggaran agar pembayaran iuran dapat berlangsung secara konsisten.
Karena itu, pengalokasian anggaran lebih dari Rp21 miliar untuk tahun 2027 menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemkot Gorontalo dalam menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan.
Adhan berharap, penambahan 47.000 peserta yang dibiayai melalui anggaran daerah tersebut dapat mendorong peningkatan jumlah peserta aktif sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Dengan penambahan kepesertaan ini diharapkan akan memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah keaktifan peserta di Tahun 2027,” ujarnya.
Selain menjadi momentum penguatan komitmen pembiayaan, kegiatan penandatanganan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Pertemuan itu juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan program, khususnya terkait kepesertaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) yang didaftarkan melalui pemerintah daerah.
Di akhir sambutannya, Adhan menegaskan bahwa Pemkot Gorontalo akan terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program jaminan kesehatan daerah.
Ia berharap, dukungan anggaran dan penguatan kepesertaan JKN-KIS dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Kota Gorontalo yang lebih sehat dan sejahtera.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkahi serta meridhoi setiap doa dan ikhtiar kita untuk menciptakan masyarakat Kota Gorontalo yang sehat lagi kuat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan,” pungkasnya.
