Dulohupa.id – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie menekankan pentingnya keakuratan data kasus HIV/AIDS sebagai dasar dalam menyusun program pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut di Provinsi Gorontalo.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pertemuan Validasi Data Kasus HIV-IMS Semester II dan Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) 2.1 Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Idah mengingatkan agar proses pendataan kasus HIV/AIDS dilakukan secara teliti dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menyoroti kemungkinan terjadinya penghitungan ganda akibat data pasien lama, termasuk pasien yang telah meninggal dunia, masih dimasukkan dalam akumulasi jumlah kasus.
“Kalau data kasus HIV bertambah, jangan sampai data-data lama, termasuk mereka yang sudah meninggal, kembali dimasukkan dan terus diakumulasi. Ini bisa menyebabkan data yang kita miliki menjadi tidak akurat,” tegas Idah.
Menurutnya, data yang akurat sangat diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara maksimal. Sebab, kualitas data akan memengaruhi perencanaan program, penentuan prioritas intervensi, hingga pengambilan kebijakan.
Idah juga menyoroti masih adanya penderita HIV/AIDS yang enggan menjalani pengobatan karena merasa malu atau khawatir terhadap stigma masyarakat. Padahal, pengobatan secara rutin sangat penting untuk menjaga kondisi kesehatan pasien dan menekan risiko penularan.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memberikan dukungan pengobatan melalui pembiayaan APBN, mengingat obat yang dibutuhkan pasien memiliki harga relatif mahal. Karena itu, pendampingan terhadap penderita harus terus diperkuat agar mereka bersedia mengakses layanan kesehatan dan menjalani pengobatan secara teratur.
“Ketika seseorang dinyatakan HIV positif, kemudian sudah ada pendampingan, tetapi mereka tidak mau berobat karena malu. Padahal, ini bisa ditangani dengan pengobatan rutin. Obatnya juga mendapatkan bantuan dari APBN, karena harganya cukup mahal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Idah menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan validasi data tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif. Harus ada tindak lanjut nyata dan kesinambungan program, baik dalam hal pembaruan data, edukasi masyarakat, maupun pendampingan terhadap pasien.
Ia juga meminta agar sosialisasi pencegahan HIV/AIDS melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh lintas agama. Menurutnya, tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan lingkungan masing-masing.
“Kita harus mengundang tokoh lintas agama dan pihak lainnya, karena mereka juga memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pencegahan HIV/AIDS di setiap kegiatan keagamaan,” tambahnya.
Idah berharap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, serta pihak terkait dapat memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan, dicatat, dan dilaporkan benar-benar menggambarkan kondisi riil di wilayah kerja masing-masing.
Ia menegaskan, validasi data melalui pembaruan SIHA 2.1 harus menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem informasi HIV/AIDS di Gorontalo, sehingga kebijakan dan langkah penanggulangan yang diambil pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Dengan data yang valid, dukungan lintas sektor, serta pendampingan yang berkelanjutan, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo per Maret hingga Mei 2026, data kasus HIV/AIDS mulai tahun 2001 hingga Maret 2026 mencapai 1.538 kasus secara keseluruhan, yang terdiri atas 913 kasus HIV dan 625 kasus AIDS
Reporter: Enda
