Dulohupa.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo melaksanakan rapat mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 di Kota Gorontalo yang menyoroti pemotongan anggaran sebesar 103 hingga 127 miliar rupiah dari dana transfer pusat, Rabu 8 Oktober 2025.
Isu ini menjadi fokus utama dalam pertemuan, di mana DPRD dan pemerintah daerah berupaya mencari solusi untuk menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang menurun.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati terhadap pemotongan ini. “Kita harus memastikan bahwa belanja yang bersifat wajib, seperti gaji pegawai dan pembayaran listrik, tetap teranggarkan,” ungkap Ketua DPRD Kota Gorontalo.
Irwan Hunawa juga menekankan pentingnya kegiatan yang mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan oleh wali kota.
Rapat yang sempat diskors tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi pemotongan anggaran.
Irwan menegaskan bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran sangat penting, karena tidak mungkin pendapatan yang rendah diimbangi dengan belanja yang besar. “Kita tidak boleh membiarkan utang dalam anggaran tahun berjalan,” tambah Irwan dengan tegas.
Walaupun belum ada rincian mengenai belanja yang mungkin akan dihapus, diskusi lanjutan dijadwalkan akan dilanjutkan pada hari Jumat mendatang.
Pemerintah dan DPRD diharapkan dapat menemukan program yang tetap berhubungan dengan masyarakat, tanpa mengorbankan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Dalam situasi anggaran yang terbatas ini, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada demi kepentingan publik.
Reporter: Maya
