Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Meski Fokus Pada Penaganan Covid-19, APBD Provinsi Gorontalo Tetap Perhatikan 8 Program Unggulan

Dulohupa.id – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2020, tetap memperhatikan delapan program perioritas (unggulan). Akan tetapi di tengah pandemi saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pada penanganan Covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan perioritas plafon anggaran perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

“Perubahan APBD Tahun 2020 masih tetap memperhatikan delapan program perioritas provinsi. Akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19, maka perubahan anggaran lebih fokus lagi dalam pembiayaan ini,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Selasa (4/8/2020).

Idris memaparkan, di tengah pandemi saat ini pendapatan daerah turun sebesar Rp292,90 miliar atau 14,07 persen menjadi Rp1,78 triliyun dari APBD induk sebesar Rp2,08 triliyun. Sementara untuk belanja daerah kata Idirs, turun sebesar Rp240,16 miliar atau 11.54 persen menjadi Rp1.84 triliyun dari APBD induk sebesar Rp2,08 triliyun.

Dalam penanganan Covid-19, yang menjadi fokus perubahan yakni di bidang kesehatan seperti pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelayanan medik Rumah Sakit Ainun, pelayanan kesehatan rujukan serta honorarium tim relawan dan dokter.

“Selain itu, ada pula untuk pengolahan limbah dan BBM ambulance, renovasi ruang gedung RS. Ainun untuk kamar isolasi pasien penanganan maupun prosit Covid-19,” urai Idris.

Sedangkan dalam bidang ekonomi lanjut Idris, akan berfokus pada stabilisasi harga bahan pokok dan barang strategis. Selain itu, juga untuk penyambungan kembali listirik serta biaya operasional cold storage.

Ditambah lagi dengan pengadaan perahu fiber 3GT bermesin tempel 15 PK serta pengadaan bahan baku ikan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Penyediaan jaring pengaman sosial seperti belanja hibah barang pada SKPD Dinas Sosial, Dinas PMD Dukcapil, bantuan sosial dalam bentuk uang serta bantuan keuangan yang bersifat khusus pada kabupaten/kota,” tukas Idris. (adv)