Scroll Untuk Lanjut Membaca
HEADLINEKAB. GORONTALO

Meski Ditolak Izinnya, Dua Bangunan Usaha di Gorontalo Masih Beroperasi

4035
×

Meski Ditolak Izinnya, Dua Bangunan Usaha di Gorontalo Masih Beroperasi

Sebarkan artikel ini
Izin Bangunan Usaha
Kondisi bangunan usaha onderdil mobil tanpa izin yang terletak di bantaran sungai. Foto: Herman/Dulohupa

Dulohupa.id – Dua unit bangunan tempat usaha di Kabupaten Gorontalo diduga beroperasi tanpa izin dari pemerintah daerah setempat. Bangunan usaha yang berdiri sejak tahun 2020 itu terletak di jalan AA Wahab, Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru yang merupakan milik Abdul Kadir Mochtar T. Djenaan.

Dua bangunan usaha diketahui dalam posisi berseberangan jalan yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Dimana satu bangunan dijadikan tempat usaha penjualan alat-alat (Onderdil) mobil. Sementara satu bangunan lainnya adalah bengkel mobil sekaligus tempat pencucian kendaraan.

Sebelumnya, pemilik bangunan telah melakukan pengurusan izin. Namun instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tata ruang dan Balai Wilayah Sungai (BWS) mengembalikan permohonan izinnya dengan alasan sudah masuk dalam kawasan sempadan sungai.

Bangunan Usaha
Bangunan usaha bengkel mobil tanpa izin karena dinilai masuk kawasan bantaran sungai. Foto: Herman/Dulohupa
Bangunan
Bagian bangunan usaha masuk sempadan sungai sehingga ditolak izinnya. Foto: Herman/Dulohupa

Hal tersebut diperkuat dengan surat yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan SDA Kabupaten Gorontalo dengan perihal pengembalian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) terkait permohonan  pembangunan Showroom, tertanggal 17 April 2020.

Dalam surat itu, DLH Kabupaten Gorontalo menegaskan sejumlah peraturan yang menjadi pertimbangan penolakan permohonan yakni Pertama, berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 14 menyatakan bahwa UKL UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan atau Kegiatan. Dimana, lokasi rencana Usaha dan atau Kegiatan yang dimohonkan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

“Dalam hal lokasi rencana Usaha dan atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa,” tulis DLH Kabupaten Gorontalo dalam surat penolakan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Permen LH Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan, Lampiran VIII.

“Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk diperiksa formulir UKL UPL nya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak formulir UKL UPL nya serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan UKL UPL,” bunyi Permen tersebut.

Hal lain yang menjadi pertimbangan DLH adalah Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) Nomor 650/PU-PR/260/IV/2020 tanggal 28 April 2020. Dimana, dijelaskan bahwa lahan yang dibolehkan untuk pembangunan bengkel mobil hanya seluas 199 m², sedangkan yang tidak dibolehkan yakni seluas 58 m² karena berada di kawasan sempadan sungai.

Selain itu, berdasarkan Surat Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Nomor 5A0203-BWS12/331 tanggal 08 Mei 2020 Hal Pertimbangan Teknis Permohonan IMB Bangunan di Sempadan Sungai menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah masuk dalam sempadan Sungai Longgi.

Tak sampai di situ, berdasarkan hasil peninjauan lokasi personil DLH-SDA Kabupaten Gorontalo pada Rabu, 22 April 2020 dan telah dilakukan konstruksi bangunan yang didirikan pada sempadan sungai oleh Pemrakarsa.

“Dari hasil peninjauan lokasi dan mempertimbangkan Surat Keterangan Tata Ruang Nomor 650/PU-PR/260/IV/2020 tanggal 28 April 2020 disampaikan bahwa konstruksi bangunan pada sempadan sungai seluas 59 m2 telah melanggar ketentuan yang tertuang pada surat dimaksud,” tulis DLH.

“Berdasarkan pertimbangan pada poin 1 hingga poin 6 di atas maka Formulir UKL UPL yang Saudara diajukan tidak dapat diperiksa dan Kami kembalikan kepada Pemohon,” tegas DLH dalam surat itu

Sementara, pemilik usaha Abdul Kadir Mochtar T saat dikunjungi di showroomnya tidak dapat ditemui karena berada di luar daerah, yang ada hanya karyawannya saja.

Media pun berupaya melakukan konfirmasi melalui via telepon WhatsApp. Saat telepon terhubung Abdul Kadir Mochtar T tak membahtah soal izin usahanya. Dirinya mengatakan bahwa hal itu adalah urusannya dengan pihak pemerintah.

“Itu kita pe urusan dengan pemerintah. Bukan dengan media. Jadi bolomaapu (Mohon maaf),” ucap Abdul Kadir Mochtar T

Ia meminta kepada media untuk tidak mencampuri urusan masalah tersebut. Sebat kata Mochtar ini tidak ada urusannya dengan media.

“Itu urusan kita dengan dinas. Ngoni nya usa perluas bahasa-bahasa ini. Kita bekeng itu bangunan ada ba utang akan bukan hasil korupsi atau apa. Kita nya ada urusan dengan media,” kata Abdul Kadir Mochtar T.

Reporter: Herman Abdullah