Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Mendagri Ingatkan Forkopimda Gorontalo untuk Awasi Pengumpulan Massa pada Pilkada 2020

Dulohupa.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian kepada Forkopimda Provinsi Gorontalo, menegaskan untuk jangan ada lagi pengumpulan massa dalam jumlah besar pada tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal itu ia sampaikan pada rapat koordinasi khusus (rakorsus) terkait penegakan hukum dalam Pilkada Serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 melalui video conference (Vidcon) dari aula rudis gubernur, Jumat (18/9/2020).

”Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan, karena adanya deklarasi dan lain-lain, di kantor KPUD- nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain, ” katanya.

Pengumpulan massa tersebut, lanjut Tito terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan Covid-19 serta kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait lainnya.

“Karena memang pekerjaan ini memang tidak bisa dikerjakan oleh Penyelenggara Pemilu sendiri. Harus didukung oleh semua pihak,” tutup Tito

Sementara itu, Menkopolhukam, Mahfud MD, dalam rapat tersebut juga ikut mengingatkan tentang langkah-langkah antisipatif sesudah masuk tanggal 23 hingga hingga 9 Desember 2020.

Katanya, sebelum tanggal 23 September, daerah-daerah yang belum mengadakan rakor segera menyelenggarakan rakor dan dilaporkan ke pusat, baik KPU dan Mendagri terutama dalam rangka menghindari kerumunan orang. Ia menambahkan agar partai politik dan tim sukses juga diundang dalam rakor untuk mendapat penjelasan.

”Pertama, sinergi antar aparat baik aparat penegak hukum maupun aparat institusi-institusi administratif birokrasi agar sinergi di dalam melaksanakan itu. Yang kedua, supaya ada ketegasan dan konsistensi penindakan bagi pelanggar supaya ada ketegasan dan konsistensi di dalam penegakan hukum, kemudian yang ketiga agar pesan dari penindakan itu bisa diketahui dengan baik, laksanakan publikasi atau sosialisasi tentang penindakan penindakan yang telah dilakukan oleh suatu daerah,” jelas Mahfud. **(adv)