Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

KPU Pohuwato Ingatkan Bapaslon Pilkada 2020 untuk Melaporkan Kekayaannya

Dulohupa.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato mengingatkan setiap bakal pasangan calon (bapaslon) agar melaporkan harta kekayaannya, Selasa (1/9).

Pelaporan harta kekayaan ini merupakan syarat wajib sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Ketua KPU Pohuwato, Rinto W. Ali mengatakan, Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi bagian dari syarat calon yang harus dipenuhi oleh setiap Bapaslon.

“Dan Laporan harta kekayaan itu merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh masing-masing Bapaslon,” kata Rinto kepada dulohupa.id.

Maka dari itu kata Rinto, kewajiban dari setiap bapaslon tentunya harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh KPU sebagai persyaratan dalam tahapan pilkada.

“Untuk lolos dan tidaknya kita lihat dulu, dan yang paling penting, LKHPN ini wajib mereka penuhi, dan namanya wajib akan ada konsekuensi jika tidak terpenuhi,” jelasnya.

Sehingga lanjut dia, pihaknya terus-menerus mengingatkan kepada setiap bapaslon yang ingin mendaftar nanti, agar sudah mempersiapkan dengan matang berkas pendaftaran mereka, yang merupakan syarat yang harus mereka penuhi.

“Jadi hal-hal yang perlu dan penting dipersiapkan oleh setiap bapaslon saat tahapan pendaftaran adalah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk tahap pendaftaran dibuka nanti,” ujar Rinto di akhir wawancara.

Senada dengan pernyataan Rinto, sebetulnya KPK juga telah mengeluarkan imbauan kepada setiap bapaslon yang maju dalam Pilkada serentak tahun 2020 agar segera mungkin melaporkan harta kekayaannya.

Dalam rilis KPK tersebut menyebutkan, LHKPN oleh bakal calon (balon) kepada pihak KPK ini masuk sebagai salah satu persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Khususnya bagi balon yang bukan berstatus penyelenggara negara (PN) atau baru pertama kali melaporkan hartanya. Mereka termasuk dalam kategori wajib lapor khusus,” dikutip dari rilis Humas KPK, Senin (31/8)

Maka dari itu juga, KPK telah menerbitkan petunjuk teknis penyampaian dan pemberian tanda terima atas laporan harta kekayaan yaitu berupa Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020.

Reporter: Zulkifli Mangkau