Scroll Untuk Lanjut Membaca
Pemilu 2024

KPU Kabupaten Gorontalo Terbukti Langgar Administrasi Pemilu

118
×

KPU Kabupaten Gorontalo Terbukti Langgar Administrasi Pemilu

Sebarkan artikel ini
KPU-Kabupaten- Gorontalo- melakukan- pelanggaran-pemilu-dulohupa.id-
Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Gorontalo memutuskan terlapor KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam perkara Nomor 001LPADM.PLBWSL.KAB29.04III2024 , di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (1832024).

Dulohupa.id  – Bawaslu Kabupaten Gorontalo memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti dan sah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Putusan itu dibacakan ketua majelis sidang dalam sidang putusan nomor laporan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 oleh pelapor Ikrar Setiawan Akasse dan Wahyudin Alip Gobel.

“Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,” kata Ketua Majelis Sidang Wahyudin Akili saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (18/3/2024).

Selain dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo juga memberikan teguran keras kepada KPU Kabupaten Gorontalo.

“Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan,” ucapnya.

Sebelum pembacaan putusan, anggota majelis siding, Under S Lawani membacakan kesimpulan Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, dimana tindakan terlapor dalam melakukan pencermatan sebagai bagian dari proses tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak berkesesuaian dengan prinsip berkepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Majelis menilai dalam proses menindaklanjuti atau melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, terlapor tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

“Bahwa ketentuan Pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dipedomani oleh terlapor tidak mengatur secara teknis, mekanisme, tata cara, serta prosedur tindak lanjut terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo,” terangnya.