Dulohupa.id – Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa menegaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bukan dilakukan sewenang-wenang dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu ditekankan pada kegiatan Musrenbang Rencana Keraja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo tahun 2026 yang dilaksanakan di gedung Bandaya Lo Yiladia, Selasa (22/4/2025).
Irwan menegaskan, dalam sistem perencanaan tetap harus memperhatikan kebijakan pusat tanpa harus mengabaikan apa yang diinginkan oleh tingkatan bawah.
“Kita sudah melaksanakan Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota yang sebelumnya juga telah melaksanakan perencanaan awal pembangunan 2026 yang sudah dilaksanakan di tingkat akar rumput, rakyat paling bawah, dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kabupaten,” ujar Irwan.
“Ini menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan oleh pemerintahan bukan sewenang-wenang dilakukan, tapi bagaimana menampung semua aspirasi dari masyarakat. Bagaimana semua yang diinginkan masyarakat itu bisa terlaksana, setidaknya kita berupaya bagaimana capaian itu bisa sukses,” sambung Irwan.
Irwan menjelaskan, ada 5 prioritas utama yang direncanakan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2026 yakni pembinaan mental spritual, artinya apa yang direncakan harus membangun mental dan spritual.
“Untuk melaksanakan pembangunan kedepan, kira harus membentuk mental. Sehingga bisa mencapai tujuan,” ujarnya.
Kedua, peran lembaga agama dan organisasi yang selalu digaungkan oleh pemerintah hari ini sangat penting untuk meningkatkan program religius di Kota Gorontalo.
“Ketiga, peningkatan akses serta mutu pendidikan, dimana bertujuan untuk menciptakan kualitas SDM lewat pendidikan. Keempat, peningkatan layanan kesehatan dan kelima peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama mendorong pelaku UMKM,” papar Irwan.
Lanjut Irwan, kehadiran DPRD melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) memiliki peran untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Pokir sebagai salah satu pilar perencanaan pembangunan yang akuntable.
Reporter: Enda
