Untuk Indonesia

Karena Ini, Pemkab Pohuwato Tolak Tuntutan Warga Imbodu Soal Ganti Rugi Lahan

Dulohupa.id-Pemerintah Pohuwato menolak melakukan ganti rugi untuk lahan yang dituntut warga Desa Imbodu. Sebab, lahan seluas 33 hektar yang katanya dimiliki oleh 26 orang tersebut, sejatinya adalah hak milik negara. 

Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa pun menyampaikan, bahwa memang secara regulasi tak bisa melakukan pembayaran itu karena terkendala aturan. 

“Jika persoalan pembayaran yang dituntut oleh masyarakat yang mengklaim bahwa itu tanah milik mereka, kalo itu sesuai peraturan maka kami akan bayarkan, tapi pada saat ini kan apa yang jadi tuntutan masyarakat soal pembebasan lahan tersebut tidak sesuai regulasi yang ada,” ujar Suharsi dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa bersama Forkopimda dan sejumlah pemerintah provinsi yang berlangsung di ruang pertemuan bupati, Selasa (22/6)

Karena itu kata dia, tak ada lagi yang perlu dipermasalahkan, karena lahan 33 hektar yang masih dipermasalahkan oleh masyarakat itu, adalah hutan lindung milik negara. Pihaknya kata dia sama sekali tidak bisa melakukan pembayaran ganti rugi lahan tersebut kepada masyarakat. 

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan, Yunus Muhammad menyampaikan bahwa kawasan yang dipermasalahkan oleh masyarakat, memanglah masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Dan di kawasan lindung itu tidak bisa kami bayarkan, ini kita akan lakukan rapat kembali bersama Forkopimda tentang persoalan Surat Kepemilikan Tanah (SKPT) yang di pegang oleh masyarakat apakah benar-benar bisa dijadikan bukti,” ungkap Yunus Muhammad.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Pohuwato menuntut pemerintah setempat, untuk melakukan ganti rugi lahan. Sebab, sebagian lahan yang saat ini dipersiapkan untuk pembangunan bandara, diklaim adalah tanah hak milik mereka. 

Reporter: Hendrik Gani

Comments are closed.