Gorontalo – Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo melaksanakan koordinasi bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dan Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kawasan dalam rangka percepatan penyelesaian kualitas data pertanahan kategori KW 4, KW 5, dan KW 6 pada Jumat (19/6/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas data pertanahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, akurat, dan terpercaya.
Kehadiran Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kawasan bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo memberikan penguatan terhadap pelaksanaan program peningkatan kualitas data pertanahan di daerah. Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta sinergi yang lebih kuat antara Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dalam mencapai target penyelesaian data KW 4, KW 5, dan KW 6 sesuai dengan kebijakan Kementerian ATR/BPN.
Selain membahas progres pelaksanaan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penyelesaian kualitas data pertanahan. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan setiap kendala yang dihadapi dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, sehingga proses peningkatan kualitas data dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan basis data pertanahan yang semakin akurat.
“Penyelesaian kualitas data pertanahan KW 4, KW 5, dan KW 6 merupakan salah satu prioritas yang harus kita tuntaskan bersama. Data pertanahan yang berkualitas akan menjadi fondasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Mega Putri Sari.
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo terus berkomitmen mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan pertanahan melalui percepatan penyelesaian kualitas data pertanahan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target penyelesaian data KW 4, KW 5, dan KW 6 dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
