Wacana kampus mengelola tambang muncul dalam revisi rancangan undang undang mineral dan batu bara (RUU Minerba) resmi menjadi usulan inisiatif DPR lewat sidang paripurna pada Kamis, 23 Januari 2025. Badan legislasi atau baleg DPR membahas rancangan tersebut secara tertutup saat reses Parlemen, yang berakhir pada 20 Januari lalu.
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 itu berisi ketentuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas pada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan, Organisasi Masyarakat (ormas), dan Perguruan Tinggi,”.
Pemerintah menganggap pemberian izin kepada perguruan tinggi semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk meningkatkan pendidikan kampus ,fasilitas pendidik, tempat, sarana dan prasarana yang berkualitas, bagi saya itu cuman penggiringan opini saja agar supaya kebijakan ini dapat di terima oleh kalangan masyrakat khususnya lembaga perguruan tinggi.
Melansir dari berbagai sumber, sejumlah politikus di lingkaran Presiden Prabowo Subianto bercerita bahwa salah satu tujuan bagi-bagi konsesi tambang untuk perguruan tinggi adalah agar dosen dan mahasiswa seirama dengan pemerintah seperti di era pemerintahan Joko Widodo. Pada masa kepemimpinan Jokowi, pemerintah ditengarai membungkam kritik dari kampus dengan memberikan gula-gula jabatan kepada petinggi kampus.
Menurut mereka, Prabowo berupaya mencegah demonstrasi mahasiswa selama ia menjadi presiden. Namun, Bob selaku ketua Baleg DPR membantah bila revisi UU Minerba disebut bertujuan mencengkeram kampus. “Tujuannya mempermudah mahasiswa agar beban uang kuliah lebih ringan,” katanya.
