Dulohupa.id – Menjelang Pemilu serentak 2024, KPU Provinsi Gorontalo Gelar Fokus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Keadilan Elektoral Dalam Penanganan Sengketa Proses Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024”. Senin, 31 Oktober 2022.
Diskusi yang dilaksanakan di Hotel Aston Gorontalo dengan menghadirkan 5 orang Narasumber, diantaranya Nur Syarifah, S.H., LL.M (Plt. Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jendral KPU), Dr. Bala Bakri, S.IP., S.E. S.Psi., M.M, (Akademisi Universitas Ichsan Gorontalo), Prof. Dr. Drs. Rauf A. Hatu, M.si ( Akademisi Universitas Negeri Gorontalo), Dr. Salahudin Pakaya, M.H (Akademisi Universitas Muhmmadiyah Gorontalo) dan Titi Angraini, S.H., M.H (Anggota Dewan Pembina Perludem).
Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Mukti Abdullatif Mile menyampaikan kegiatan ini untuk meningkatkan Literasi publik dalam penyelesaian sengketa proses penyelenggaraan Pemilu. FGD ini juga bertujuan untuk mengawal pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga diharapkan berjalan tertib dan menghasilkan saran-saran yang bersifat konstruktif, atau membangun serta untuk Memperkuat teori dan konsep Literasi yang dimaksud.
Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem juga mengungkapkan bahwa, pada pemilu tahun 2024 pihaknya akan lebih memaksimalkan ikhtiar untuk melihat segala asiden baik dari aspek teknis, substantif serta aspek Regulatif.
“Kita adalah unsur-unsur yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya kita semua punya tujuan yang sama dan semangat yang sama. Selain itu melalui kegiatan ini kita bertujuan untuk bisa memberikan pelayanan secara komprehensif dan Holistik baik kepada perserta pemilu maupun kepada masyarakat umum”. Tambah Fadliyanto.
Titi Angraini yang merupakan salah satu narasumber FGD tersebut juga mengungkapkan bahwa menjaga mutu menjadi sebuah tantangan berat bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, masalah kompleksitas Teknis juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh KPU saat ini. Sehingga kombinasi dari kedua tantangan tersebut menjadi tantangan yang besar, kompleks dan rumit.
“Apalagi menuju pemilu tahun 2024 ini tidak ada perubahan Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pilkada dan partai politik. Jadi apa yang kita hadapi di tahun 2019, kalau kita tidak baik-baik merepleksikannya, mengevaluasi dan mentransformasikan pengalaman kita, maka sangat mungkin kita hanya akan mengulanginya kembalikembali,” Tambah Titi saat membawakan materi.
Reporter: Kris/Dulohupa
