Dulohupa.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo mendesak adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran media yang selama ini berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dalam rapat pembahasan APBD Perubahan, para anggota dewan sepakat bahwa pembagian dana bagi insan pers harus lebih transparan, adil, dan merata, bahkan mengusulkan agar mereka sendiri yang mengelola anggaran tersebut.
Ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho, secara tegas menyatakan bahwa anggaran daerah, termasuk untuk media, harus sepenuhnya melayani kepentingan rakyat.
“Teman-teman pers harus kita hidupkan supaya bisa memberikan pemberitaan yang baik. Kalau ada kritik, tidak perlu kita marah. Yang penting jelas, dan ke depan harus diatur supaya tidak ada kecemburuan,” ujarnya di kantor DPRD Boalemo Kamis (18/9/2025).
Lebih lanjut, Eka Putra secara spesifik meminta agar anggaran media yang selama ini melekat di DPRD tidak lagi dialihkan ke Dinas Kominfo. Ia bahkan mengusulkan agar Pers memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dana tersebut.
“Kalau perlu, biarkan mereka yang mengaturnya dan Kominfo hanya sebagai pengontrol saja,” cetusnya.
Ia menekankan bahwa langkah ini untuk memastikan wartawan di daerah tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Pernyataan Eka ini didukung oleh Ketua Fraksi Demokrat, Hardi Syam Mopangga, yang menggarisbawahi pentingnya pemerataan. ”
“Kalau ada 31 media, maka semuanya harus terakomodasi. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Itu tidak adil,” tegas Hardi.
Sebagai hasilnya, seluruh anggota Banggar DPRD Boalemo sepakat bahwa pembagian anggaran media harus dilakukan secara merata untuk seluruh insan pers di Boalemo.
Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan iklim pers yang lebih sehat dan profesional, serta memperkuat fungsi media sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan penyalur aspirasi masyarakat.
Reporter: Mat
