Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Diduga Berikan Laporan Palsu, Robin Bilondatu Dilaporkan Ke Polres Gorontalo

Dulohupa.id – Diduga berikan laporan kesaksian palsu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo pada tanggal 1 Oktober 2020, empat anggota tim pemenangan Nelson Pomalingo dan Hendra Hemeto (NDH), Meys Kiraman, melaporkan Robin Bilondatu, ke Polres Gorontalo, Rabu (14/10).

Pantaun Dulohupa.id, keempat orang tersebut datangi Polres Gorontalo sekitar pukul 23.00 WITA. Ditemui usai memberikan keterangan kepada polisi, salah satu anggota tim pemenangan NDH, Meys Kiraman mengatakan, pihaknya meyakini jika Robin Bilondatu telah memberikan keterangan palsu kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo, tentang pemberian bantuan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo.

“Yang sejatinya pemberitaan itu sudah diketahui oleh saudara Robin Bilondatu pada tanggal 18 September 2020. Tapi dari keterangan beliau saat diwawancarai para wartawan ketika di KPU, beliau mengaku baru mengetahui pemberitaan itu pada tanggal 30 September 2020,” ungkap Meys saat berada di depan Ruangan Reskrim Polres Gorontalo, Kamis (15/10).

Padahal kata Meys, pada tanggal 18 September 2020 itu, Robin Bilondatu telah menanggapi sebuah link berita media online di salah satu grup whatsapp terkait persoalan penyerahan bantuan tersebut.

“Dikomentari di situ lewat grup whatsapp. Nanti akan kita buktikan apakah ini memenuhi syarat atau tidak, jadi ada jejak digitalnya,” kata Meys.

Meys menduga, Robin sudah mempelajari pasal yang akan disangkakan kepada cabup petahana Nelson Pomalingo, sehingga memberikan keterangan pada laporannya bahwa ia mengetahui kejadian pelanggara yang dilakukan Nelson itu pada 30 September 2020.

Sehingga dengan keterangan palsu tersebut kata Meys, calon Bupati Nelson Pomalingo merasa dirugikan. Karena dari hasil keterangannya, bawaslu mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilu yang diduga dilakukan oleh Cabup Nelson Pomalingo ke KPU Kabupaten Gorontalo.

“Kalau tidak salah pasal Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 pasal 2 ayat 4, tentang masa jenjang 7 hari sejak diketahui. Jadi jika mengaku diketahui tanggal 18 September, maka laporan itu sudah tidak memenuhi atau sudah kadaluarsa. Sehingga ini yang kami nilai janggal,” tutup Meys.

Reporter: Fandiyanto Pou