Dulohupa.id – Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) berujung ricuh pada Rabu (05/11/2025) kemarin.
Kericuhan aksi kemudian berujung tindakan represif aparat keamanan terhadap masa aksi. Jikran Kasadi, masa aksi (korban dugaan pemukulan) mengungkapkan tuntutan unjuk rasa yang digelar soal tindakan amoral dan pencibiran salah satu Anggota DPRD Gorut.
Dirinya menjelaskan gesekan antara masa aksi dan pihak keamanan terjadi saat aparat mencoba memadamkan api yang dibakar oleh masa aksi.
“Saya ditarik sehingganya saya jatuh di itangga,” ujar Jikran dalam keterangannya, Kamis (06/11/2025).
“(berapa orang yang dipukul?) ada sekitar 3-4 orang, tapi yang terekam cuman saya dan ketua HPMI-GU, karena ada disebelah itu di ujung itu tidak tertangkap kamera ada adik kami yang kena pukul juga oleh pihak kepolisian,” lanjutnya.
Kata Jikran, tuntutan masa aksi tak lain untuk meminta pihak legislatif Gorut untuk memproses pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Komisi III DPRD Gorut itu.
“Kode etik DPRD Gorontalo Utara susah jelas ada beberapa bab dan pasal yang telah tertuang, misalnya soal sikap dan perilaku anggota DPRD mestinya dia bisa menjaga integritas kewibawaan DPRD Gorontalo Utara,” ucapnya.
“Juga mampu menghargai demokrasi, misalnya pencibiran itu kami menilai itu sebagai pelecehan gerakan dan merendahkan demokrasi di Indonesia khususnya di Gorontalo Utara. Aksi amoral yang dilakukan itu menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak etis dilakukan oleh seorang Anggota DPRD Gorontalo Utara,” tutup Jikran.
Reporter: Yayan
