Dulohupa.id- Wakil Bupati Gorontalo Hendra Hemeto menemui Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, K.M. Arsyad, Kamis (27/5) pagi. Adapun kunjungannya tersebut untuk membahas penambahan BSPS dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hendra Hemeto mengatakan, bahwa pertemuan itu tidak lain adalah mencoba melakukan follow up, untuk tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari DAK.
“Kita ini kan sudah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2022 dan BSPS, itu yang sekarang follow up siapa tau bisa ada tambahan sedikit,” ungkap Hendra, saat dihubungi usai melakukan pertemuan di kantor Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Hasil dari pertemuan tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mendapatkan arahan dari Direktur Perumahan Swadaya, untuk melakukan pembaruan data rumah tidak layak huni, karena anggaran dari pusat bisa saja dilakukan untuk penanganan COVID-19.
“Jadi diminta pemerintah melakukan pendataan terupdate terlebih dahulu untuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang datanya ada di Bappeda,” jelas Hendra.
Selain itu usulan rumah komunitas yang sementara sempat terhenti di Kecamatan Tibawa. Kata Hendra, pihak Kementerian PUPR masih akan memperhatikan kembali untuk pendanaannya. Sebab yang ditakutkan anggaran akan dialihkan untuk COVID-19.
“Karena mereka masih fokus terhadap BSPS dan juga bantuan yang lewat DAK. Kalau BSPS yang tanpa alokasi mereka itu siap yang penting data updatenya ada dan untuk yang di rumah komunitas masih akan dilihat-lihat lagi progresnya,” ungkapnya.
Reporter: Fandiyanto Pou
