Dulohupa.id – Balai pengendalian Perubahan Iklim wilayah III Manado bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Gorontalo memberikan pembinaan kepada Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lingkup dinas LHK.
Pembinaan Brigade Karhutla diselenggarakan di dua tempat yakni di KPH wilayah V Boalemo, Rabu (28/8/2024), serta di KPH wilayah VI Gorontalo, Kamis (29/8/2024).
Toyib Hambali Mokoagow, Kepala Seksi Balai Pengendalian Perubahan Iklim wilayah III Manado menyampaikan, pengetahuan dan keterampilan wajib dimiliki Brigade Karhutla dalam melaksanakan tugas di lapangan untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan kapasitas SDM dalam pengendalian karhutla serta pendampingan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pembukaan lahan tanpa bakar,” Ujar Toyib.
UPT KPH diharapkan semakin meningkatkan peran Brigade melalui koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan pihak swasta dan kelembagaan di tingkat tapak agar pengendalian karhutla dapat berjalan optimal.

Berdasarkan Data DLHK, untuk titik api Provinsi Gorontalo sejak januari – juni 2024, seluas 612,97 Ha, sebagian besar terjadinya kebakaran berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain) seluas 608 Ha, sedangkan yang berada di dalam kawasan hutan seluas 4,97 Ha.
Kejadian titik api diluar kawasan hutan akibat dari pembukaan lahan dan pembersihan lahan pertanian komoditas jagung.
Oleh karena itu, dengan adanya pembekalan Brigadekarhutla 2024 diharapkan dapat melakukan pemantauan dan pencegahan terjadinya titik api meluas, sehingga dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembakaran.
Di tempat terpisah, kepala dinas LHK Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka menekankan, para anggota Brigade Pengendalian KARHUTLA dilatih dalam hal kesiapsiagaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilapangan terutama di wilayah kerja masing2 KPH.
Brigade juga diminta selalu menyiapkan petunjuk lapangan tentang sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan, serta melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah.
“Tidak hanya memiliki kompetensi, tapi koordinasi antar pihak juga diperlukan dalam mengelendalikan kebakaran hutan dan lahan. Ini penting dilakukan agar Karthula bisa dilaksankan secara optimal,” Pungkas Fayzal Lamakaraka.
Reporter: Enda – Nanang PPIP











