Dulohupa
Portal Berita Online Gorontalo

Bawaslu Hentikan Penanganan Kasus Pelanggaran yang Dilaporkan Paslon Tony-Daryatno

Dulohupa.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo, menghentikan penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi pilkada di kabupten setempat, pada 25 September 2020 kemarin. Adapun laporan tersebut dibuat oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, Tony Yunus-Daryatno Gobel, terhadap KPU Kabupaten Gorontalo, dan tiga paslon lainnya.

“Dugaan terlapor yakni, KPU Kabupaten Gorontalo, pasangan calon Nelson Pomalingo-Hendra S. Hemeto, pasangan calon Chamdi Ali Tumenggung Mayang-Tomy Ishak, dan pasangan calon Rustam Hs. Akili-Dicky Gobel, yang pada pokoknya melaporkan adanya penginputan dokumen yang tidak sesuai ketentuan dalam Silon (Sistem lnformasi Pencalonan), dan berupa tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak dalam bentuk surat keterangan fiskal,” jelas Fadjri Arsyad, Komisioner Bawaslu Bidang Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Selasa (29/09).

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut kata Fadjri, pihaknya telah meminta klarifikasi dari ketiga paslon terlapor, serta pihak KPU setempat, sekaligus dua saksi yang diajukan oleh pelapor serta pihak kantor Pajak Pratama Gorontalo.

Namun dalam proses klarifikasi tersebut, terungkap bahwa dalam masa verifiaksi dan penelitian dokumen syarat calon, KPU setempat telah melakukan serangkaian proses verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen syarat calon, termasuk tanda bukti tidak memiliki hutang pajak, berupa surat keterangan fiskal yang diajukan oleh tiga pasangan calon tersebut.

“Bahwa surat keterangan fiskal yang proses memperolehnya melalui layanan online pada substansinya dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan lembaga atau Kementerian, termasuk untuk proses pencalonan kepala daerah. Karena pada pokoknya, menerangkan wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak sebagaimana ketentuan peraturan Dirjen Pajak nomor 03/PJ/2019 tentang tata cara pemberian surat keterangan fiskal,” tutur Fadjri

Sehingga, Alexander Kaaba, Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Gorontalo menambahkan, setelah dilakukan kajian dengan mempelajari seluruh keterangan dan fakta dalam proses penanganan pelanggaran, maka disimpulkan proses penanganan Iaporan yang teregistrasi dengan nomor 09/LP/PB/Kab/29.04/IX/2020 itu, dihentikan karena keberadaan objek yang dilaporkan, yakni surat keterangan fiskal diakui keberadaannya sebagai pemenuhan syarat calon dalam pilkada.

Meskipun begitu, “bawaslu Kabupaten Gorontalo membuka semua masukkan dari masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam setlap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020,” tutup Alexander.

Reporter: Fandiyanto Pou
Editor  : Wawan Akuba