Oleh: Dr. Herwin Mopangga, S.E, M.Si.
(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo/Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo)
Gorontalo – Akhir 2025 hingga masuk ke 2026 ditandai oleh eskalasi ketidakpastian global yang terus meningkat. Perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik yang mengarah kepada perang terbuka, fluktuasi harga pangan dan energi, serta kebijakan suku bunga global yang ketat menjadi tekanan nyata bagi perekonomian nasional dan daerah. Dalam situasi ini, kebijakan fiskal (via APBN dan APBD) kembali menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas sekaligus menopang pertumbuhan.
Di Provinsi Gorontalo, kinerja fiskal tahun 2025 patut diapresiasi. Baik APBN regional maupun APBD provinsi menunjukkan capaian yang relatif kuat dan terkendali. Namun, pertanyaan krusialnya bukan sekadar apakah anggaran terserap, melainkan apakah belanja tersebut benar-benar mentransmisikan manfaat ke pertumbuhan dan kesejahteraan Masyarakat?
APBN Gorontalo: Stabilisator Kuat, Ketergantungan Tinggi Secara nasional, APBN 2025 berada dalam kondisi manageable, sehat, dan adaptif. Hingga akhir tahun, belanja negara tetap ekspansif dengan defisit yang terjaga pada level aman. Di Gorontalo, peran APBN bahkan lebih krusial. Belanja negara jauh lebih besar dibanding penerimaan negara yang dihimpun di daerah, menjadikan Gorontalo sebagai net recipient secara struktural.
Transfer ke daerah dan belanja Kementerian/Lembaga menjadi penopang utama sirkulasi likuiditas daerah. Dana Alokasi Umum, DAK non-fisik, dana desa, hingga belanja pegawai dan barang dari pemerintah pusat berfungsi menjaga layanan publik, menopang konsumsi rumah tangga, serta menjadi bantalan sosial bagi kelompok rentan. Namun, desain fiskal yang sangat redistributif ini membawa implikasi. Ketika belanja APBN melambat atau menumpuk di akhir tahun, efek penggandanya terhadap ekonomi lokal, terutama sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan transportasi akan menjadi kurang optimal. Di sinilah kualitas dan timing belanja menjadi sama pentingnya dengan besarnya anggaran.
Data APBN 2025 menunjukkan bahwa Gorontalo merupakan daerah net recipient secara struktural, dengan rasio belanja negara hampir delapan kali lebih besar dibanding penerimaan negara yang dihimpun di wilayah ini. Lebih dari 60 persen belanja APBN dialirkan melalui transfer ke daerah, sementara sisanya melalui belanja Kementerian dan Lembaga. Struktur ini menjadikan APBN sebagai penopang utama likuiditas, konsumsi, dan stabilitas sosial. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas dan ketepatan waktu realisasi belanja. Ketika belanja melambat atau menumpuk di akhir tahun, daya dorongnya terhadap sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan transportasi menjadi kurang optimal
Struktur Pendapatan: Ekonomi Konsumsi yang Belum Bertransformasi
Struktur penerimaan negara di Gorontalo memberikan sinyal penting. Penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menegaskan bahwa ekonomi Gorontalo masih digerakkan oleh konsumsi. Pajak Penghasilan relatif lebih kecil, mencerminkan keterbatasan basis usaha formal berskala besar dan aktivitas produksi bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, PNBP dan pendapatan BLU memang cukup signifikan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong transformasi ekonomi daerah. Tanpa penguatan sektor produktif seperti pertanian bernilai tambah, perikanan, UMKM naik kelas, dan industri pengolahan maka peningkatan penerimaan negara di Gorontalo akan sulit terjadi secara struktural.
APBD 2025: Kuat di Pendapatan, Hati-hati di Belanja
Dari sisi APBD Provinsi Gorontalo, kinerja 2025 menunjukkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, realisasi pendapatan daerah sangat impresif. Hingga 31 Desember 2025, pendapatan daerah melampaui target, dengan PAD menjadi penopang utama. Kebijakan seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti meningkatkan kepatuhan dan penerimaan tanpa menimbulkan gejolak sosial.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah masih berada di kisaran 84 hingga 88 persen. Ini mencerminkan disiplin fiskal, tetapi juga mengindikasikan bahwa sebagian program strategis, terutama belanja modal belum sepenuhnya terealisasi optimal. Padahal, belanja modal dan belanja barang/jasa produktif merupakan jalur utama transmisi fiskal ke pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Belanja pegawai relatif cepat terserap dan berperan menjaga konsumsi, tetapi multiplier-nya terhadap produktivitas jangka panjang cenderung lebih rendah. Jika struktur belanja tidak semakin produktif, maka dampak APBD terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan akan terbatas.
Kemiskinan Menurun, Tetapi Masih Lengket
Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Gorontalo mulai menurun secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Ini menandakan bahwa APBN dan APBD bekerja. Namun, tingkat kemiskinan Gorontalo masih relatif tinggi dibanding rata-rata nasional, meskipun belanja perlindungan sosial cukup besar. Fakta ini memberi pesan penting: bantuan sosial efektif menjaga daya beli dan mencegah kemiskinan ekstrem, tetapi belum cukup untuk menurunkan kemiskinan secara struktural. Diperlukan pendekatan graduasi, menghubungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, penciptaan kerja, dan peningkatan produktivitas rumah tangga miskin.
Pelajaran 2025 dan Tantangan ke Depan
Evaluasi APBN/APBD 2025 memberikan pelajaran strategis bagi Gorontalo. Pertama, stabilitas fiskal adalah modal penting di tengah ketidakpastian global. Kedua, ketergantungan pada belanja pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas belanja. Ketiga, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap pertumbuhan, lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan.
Ke depan, tantangan Gorontalo bukan sekadar menjaga APBN dan APBD tetap ekspansif, melainkan memastikan belanja lebih front-loaded, lebih produktif, dan lebih terhubung langsung dengan ekonomi rakyat. Hanya dengan cara itulah fiskal benar-benar menjadi jembatan dari stabilitas menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
