Jakarta – Dalam Rapat Kerja Khusus bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi lengkap serta modus operandi dari sindikat yang melibatkan perwira tinggi di lingkungan internal kepolisian.
“Di balik setiap kewenangan yang diberikan negara ada kepercayaan yang harus dijaga… Sebab ketika kewenangan kehilangan batasnya, kepercayaan dapat berubah menjadi kecurigaan dan kehadiran negara yang seharusnya memberikan perlindungan justru dapat menimbulkan kekhawatiran.” ungkap Kapolri.
Kronologi dan Modus Operandi Penyadapan
Berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, kasus ini bermula pada kurun waktu 2025 hingga 2026.
Perintah Lisan Tanpa Prosedur: Oknum pelaksana tugas kepala bagian monitoring (Kabakmon) berinisial AS diduga menerima perintah secara lisan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik atau laporan polisi untuk menyadap sejumlah nomor telepon target.
Dua Jalur Provisioning: Dalam praktiknya, proses memasukkan nomor target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dibagi menjadi dua jalur, yakni jalur resmi (Jalur A) yang sesuai prosedur serta jalur internal (Jalur B / Atensi) yang berjalan tanpa prosedur resmi guna menyamarkan aktivitas ilegal.
Penghapusan Barang Bukti: Menjelang akhir Oktober 2026, ketika mulai muncul kecurigaan, AS diduga memerintahkan tim Technical Supporting Unit (TSU) untuk membubarkan grup WhatsApp koordinasi serta menghapus data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Panlings (PLX).
Kasus ini resmi dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, yang langsung ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan, penangkapan, hingga penyitaan barang bukti berupa perangkat komunikasi, komputer, dan flash disk.
Daftar Tersangka dan Perannya
Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dengan peran yang berbeda-beda:
Jenderal LSP: Mantan Kapolri pada periode kejadian, diduga berperan memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui aplikasi perpesanan kepada Kabakmon, serta bertindak sebagai penerima akhir (end-user) hasil sadapan.
SU: Mantan pejabat tinggi Polri yang diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center, memberikan persetujuan, dan meneruskan laporan hasil sadapan kepada Jenderal LSP.
EH: Mantan pelaksana tugas Kabakmon periode 2024–2025 yang diduga menyetujui perintah penyadapan tanpa surat permohonan resmi.
AS: Pelaksana tugas Kabakmon periode 2025–2026 yang menjadi penggerak di lapangan sekaligus pihak yang memerintahkan penghapusan data elektronik dan pembubaran grup koordinasi.
Berbagai Kalangan Jadi Target
Dalam pemaparannya, Kapolri menegaskan bahwa sasaran penyadapan mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari Presiden RI, lingkar Istana, kementerian/lembaga, anggota DPR RI, pimpinan partai politik, gubernur, kapolda, pimpinan penegak hukum (KPK dan Kejaksaan), internal Polri, hingga organisasi kemasyarakatan dan aktivis. Polri menegaskan bahwa daftar tersebut murni merupakan materi penyidikan untuk mendalami motif dan aliran informasi.
Sikap Tegas Komisi III DPR RI
Menanggapi paparan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu.
“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar, sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara Republik Indonesia.” tegas ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Komisi III menilai bahwa tindakan penyadapan yang menyasar kepala negara dan institusi vital bukan sekadar pelanggaran Undang-Undang ITE biasa, melainkan bentuk kejahatan serius terhadap keamanan negara yang berpotensi memenuhi unsur makar. Dalam kesimpulan rapat, DPR mendesak agar para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk dugaan permufakatan jahat dan makar, serta meminta Polri untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Redaksi
