Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai menggelar rangkaian Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap para perwira tinggi yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping). Sidang perdana ini digelar secara bertahap terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di Mabes Polri, Jakarta.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divpropam Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Kasus ini bermula ketika Bareskrim Polri membongkar praktik penyadapan tanpa prosedur resmi yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik, pimpinan ormas, hingga pengusaha yang dilakukan dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Dalam proses penegakan hukumnya, Polri menerapkan dua jalur penanganan secara paralel, yakni proses penyidikan pidana melalui Bareskrim serta pemeriksaan internal melalui sidang etik.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyidik mencatat, aksi penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan tugas penegakan hukum yang sah. Selain itu, para tersangka juga diduga sempat melakukan penghapusan data elektronik hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dari keempat tersangka tersebut, tiga di antaranya yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah ditahan di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum ditahan karena tengah menjalani pemulihan kesehatan pascastroke.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa proses penegakan etik akan terus berjalan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan penyidikan pidana sebagai bentuk komitmen transparansi institusi.
“Keterbukaan informasi ini mencakup seluruh tahapan penyidikan pidana hingga penegakan kode etik sebagai bentuk akuntabilitas institusi kepada publik,” pungkas Trunoyudo.
Redaksi
