Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Ia membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan surat tersebut disebut berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Keputusan ini menjadi perhatian luas karena terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Gibran diketahui telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Persoalan keabsahan dokumen pendidikan menjadi salah satu isu yang turut mewarnai dinamika politik tersebut. Selain itu, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan yang melibatkan Gibran.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo dikabarkan memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satu saran yang disampaikan adalah agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran juga mengungkapkan bahwa dirinya diminta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Bagaimana Kelanjutan Pemerintahan?Pengunduran diri Gibran memunculkan pertanyaan besar mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden. Secara konstitusional, kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Mekanisme pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan dua calon yang diusulkan Presiden.
Proses selanjutnya akan menjadi perhatian publik, terutama terkait kepastian status pengunduran diri dan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh. Keputusan Gibran mundur menjadi babak baru dalam perjalanan politik nasional. Masyarakat kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari Istana Kepresidenan, DPR, MPR, serta Gibran sendiri mengenai proses pengunduran dirinya.
Perkembangan ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan karena menyangkut stabilitas pemerintahan dan arah politik Indonesia ke depan.
