Bone Bolango – Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan di Kabupaten Bone Bolango terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Dalam rangkaian kegiatan Bakti Jaksa untuk Masyarakat Bone Bolango yang berlangsung di Center Point, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Bone Bolango turut mengambil peran dalam memfasilitasi penyerahan 45 sertifikat tanah wakaf kepada Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.
Penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf sekaligus menjaga keberadaan aset keagamaan agar tetap terlindungi dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda administratif pertanahan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga aset umat yang memiliki nilai sosial, keagamaan, dan kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
Keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) merupakan bentuk optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung pelayanan hukum, khususnya melalui fasilitasi koordinasi dan komunikasi antarlembaga.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., menegaskan bahwa legalitas tanah wakaf menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam upaya menjaga keberlangsungan pemanfaatan aset keagamaan.
Menurutnya, tanah wakaf memiliki kedudukan strategis karena diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum melalui sertifikasi diperlukan agar aset tersebut terhindar dari potensi sengketa maupun persoalan kepemilikan di kemudian hari.
“Tanah wakaf merupakan aset yang memiliki nilai sosial dan keagamaan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai agar tanah wakaf tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari serta tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Kejaksaan melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara akan terus mendukung sinergi antarlembaga dalam mewujudkan hal tersebut,” ujar Feddy.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa JPN berperan menjembatani komunikasi dan memperkuat koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango dengan Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, diharapkan berbagai kebutuhan administrasi dan koordinasi dalam proses pensertifikatan tanah wakaf dapat ditangani secara lebih efektif.
“Melalui peran sebagai fasilitator, kami berupaya menjembatani koordinasi antarlembaga agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat berjalan dengan baik. Penyerahan 45 sertifikat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, sehingga aset tersebut terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Heriyadi.
Sertifikasi tanah wakaf memiliki manfaat penting dalam memastikan kejelasan status hukum tanah, menjaga peruntukan aset, serta mencegah kemungkinan terjadinya penguasaan maupun pengalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dengan kepemilikan sertifikat yang jelas, pengelolaan tanah wakaf diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan memberikan rasa aman bagi para nazir maupun masyarakat yang memperoleh manfaat dari keberadaan aset tersebut.
Kehadiran JPN dalam kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi turut hadir melalui pelayanan dan fasilitasi hukum yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Melalui rangkaian Bakti Jaksa untuk Masyarakat Bone Bolango, Kejaksaan Negeri Bone Bolango terus mendorong penguatan sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dalam mendukung perlindungan aset serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Penyerahan 45 sertifikat tanah wakaf ini diharapkan menjadi momentum untuk memperluas percepatan legalisasi aset keagamaan lainnya di Kabupaten Bone Bolango, sehingga keberadaan tanah wakaf dapat terus terjaga, terlindungi, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kepentingan umat dan masyarakat luas.
