Bone Bolango – Upaya memperkuat perlindungan aset daerah terus dilakukan Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Melalui program inovatif JAKSA KOSTAN (Jaksa Kolaborasi Sertifikat Aset Tanah), Kejari Bone Bolango berhasil mendorong percepatan sertifikasi 39 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan total nilai perolehan mencapai Rp13.580.957.076.
Keberhasilan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bone Bolango bersama Kantor Pertanahan (BPN) dan Bidang Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Capaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan potensi sengketa, penyalahgunaan, maupun penguasaan aset pemerintah oleh pihak yang tidak berhak.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menyampaikan bahwa program JAKSA KOSTAN merupakan bentuk nyata kontribusi Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui perlindungan dan pengamanan aset milik pemerintah.
Menurutnya, sertifikasi tanah merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset daerah. Dengan adanya legalitas yang jelas, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam menjaga, mengelola, serta memanfaatkan aset untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kejaksaan, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang telah bekerja sama mengatasi berbagai hambatan dalam proses sertifikasi.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bone Bolango, Heriyadi Djunaidi, menjelaskan bahwa Bidang Datun berperan sebagai penghubung dan fasilitator dalam memperkuat koordinasi lintas instansi.
Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan membantu menjembatani komunikasi, menyelaraskan pemahaman, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan hukum maupun administratif yang menjadi kendala dalam proses sertifikasi aset tanah pemerintah daerah.
Peran tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, khususnya terkait kewenangan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Heriyadi menegaskan bahwa keterlibatan Kejaksaan bukan untuk mengambil alih kewenangan teknis pertanahan. Proses pengukuran, penelitian data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat tetap menjadi kewenangan instansi pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dari 39 bidang tanah yang berhasil disertifikatkan, terdapat enam bidang tanah yang menjadi perhatian khusus tim percepatan, yakni aset yang berada di lingkungan RSUD Toto Kabila dan RSUD Tombolilato.
Keenam bidang tanah tersebut memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Bahkan, proses penyelesaian sertifikasinya telah menghadapi kendala selama kurang lebih 20 tahun.
Melalui koordinasi dan komunikasi intensif antara Kejaksaan, BPN, dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, berbagai hambatan yang selama ini menghambat proses sertifikasi akhirnya dapat ditangani secara bertahap.
Penyelesaian sertifikasi aset tanah pada kedua rumah sakit tersebut menjadi capaian penting, mengingat kepastian hukum atas lahan fasilitas kesehatan merupakan salah satu aspek mendasar dalam mendukung keberlanjutan pelayanan publik serta pengembangan sarana dan prasarana kesehatan.
Program JAKSA KOSTAN sekaligus memperlihatkan bahwa peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum melalui jalur litigasi, tetapi juga mencakup langkah preventif dan solutif melalui pendampingan serta fasilitasi hukum kepada pemerintah daerah.
Dengan keberhasilan sertifikasi 39 bidang tanah bernilai lebih dari Rp13,58 miliar, Kejaksaan Negeri Bone Bolango berharap upaya penertiban dan pengamanan aset daerah dapat terus berlanjut.
Melalui kolaborasi lintas instansi, Kejari Bone Bolango berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya tata kelola aset pemerintah yang akuntabel, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
