Bone Bolango — Penanganan AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) di Kabupaten Bone Bolango mulai diarahkan ke pola baru. Pemerintah daerah menegaskan penanggulangan tiga penyakit tersebut tidak boleh lagi berjalan secara sektoral maupun bergantung pada dukungan program dan donor.
Sebaliknya, penanganan ATM didorong menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Arah perubahan tersebut ditegaskan Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Laiijo, saat membuka Forum Kemitraan Program Regional Support for Sustainable Health Systems (RSSH) di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango, Kamis (27/8/2026).
Sri Mulyani mengatakan, persoalan AIDS, TBC, dan malaria tidak semata-mata merupakan persoalan kesehatan. Di dalamnya terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kemiskinan, mobilitas penduduk, perilaku dan kondisi lingkungan, akses terhadap layanan kesehatan, hingga stigma dan diskriminasi.
Karena itu, menurutnya, penanganan ATM membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Tidak cukup hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPMD, Disdukcapil, pemerintah desa, dunia usaha, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, perguruan tinggi hingga media.
Dalam pola baru tersebut, Bappeda Litbang mengambil posisi sebagai orkestrator. Peran ini diarahkan untuk memastikan isu ATM masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, program antar-OPD saling terhubung, dukungan anggaran lebih terarah, kemitraan dapat dibangun secara terbuka, serta hasil pelaksanaan dapat dipantau melalui data.
“ATM membutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas program, lintas sumber pembiayaan dan berbasis masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Salah satu peluang yang didorong Pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah penerapan social contracting, yakni kerja sama formal antara pemerintah dengan organisasi masyarakat atau komunitas yang memiliki kemampuan menjangkau kelompok sasaran.
Melalui skema tersebut, komunitas dapat diperkuat untuk menjalankan berbagai kegiatan, seperti edukasi, penjangkauan, pendampingan pasien, investigasi kontak hingga surveilans berbasis masyarakat.
Pendekatan ini dinilai penting agar layanan yang selama ini efektif dijalankan oleh komunitas tetap dapat berlanjut meskipun dukungan dari donor atau program tertentu berakhir.
Selain kemitraan, pemerintah daerah juga mendorong diversifikasi sumber pembiayaan. Dukungan APBD, APBN/DAK, Dana Desa sesuai ketentuan, BUMN/BUMD, CSR/TJSL, sektor swasta hingga mitra pembangunan dapat dipadukan untuk mendukung program ATM.
Namun, Sri Mulyani menekankan, seluruh sumber pembiayaan tersebut harus dikelola secara terarah, tidak tumpang tindih, dan tetap mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
Untuk memastikan gagasan tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, Bone Bolango menyiapkan model kemitraan melalui tujuh tahapan.
Tahapan itu dimulai dari pemetaan masalah, sinkronisasi perencanaan, penentuan mitra, penyusunan mekanisme kerja sama, pelaksanaan program, monitoring, hingga memperluas praktik-praktik yang terbukti efektif.
Selain itu, terdapat lima langkah konkret yang didorong, yakni pemetaan program dan kebutuhan pembiayaan, integrasi isu ATM dalam perencanaan daerah, konsolidasi lintas sektor, penjajakan social contracting, serta pelaksanaan monitoring bersama.
Melalui pendekatan tersebut, penanganan AIDS, TBC, dan malaria diharapkan tidak lagi dipandang sebagai program milik satu instansi. Penanggulangan ketiga penyakit itu menjadi tanggung jawab bersama yang melekat dalam sistem pembangunan daerah.
“Keberhasilan program ATM tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi dari seberapa kuat sistem yang kita bangun untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.
