Gorontalo – Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo melaksanakan kegiatan wawancara dan penandatanganan kontrak kerja Field Staff terkait pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta penanganan akses Reforma Agraria pada Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program reforma agraria agar berjalan secara terarah, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pelaksanaan wawancara menjadi bagian dari proses untuk memastikan kesiapan, kemampuan, dan pemahaman Field Staff terhadap tugas yang akan dijalankan, khususnya dalam mendukung kegiatan GTRA dan penanganan akses reforma agraria.
Sementara itu, penandatanganan kontrak kerja menjadi bentuk komitmen awal dalam menegaskan tanggung jawab, peran, serta kesiapan personel dalam mendukung pelaksanaan program secara profesional dan akuntabel.
Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dalam mempersiapkan sumber daya pendukung yang mampu bekerja secara optimal di lapangan. Dengan adanya dukungan Field Staff yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, diharapkan proses pendampingan, koordinasi, dan pelaksanaan program reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh Field Staff yang terlibat dapat bekerja dengan penuh komitmen, integritas, dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaan kegiatan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, mega Putri Sari.
Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo terus menegaskan peran aktifnya dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria, baik melalui penguatan kelembagaan maupun penyediaan sumber daya yang siap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan, seluruh tahapan kegiatan GTRA dan penanganan akses Reforma Agraria dapat terlaksana dengan baik serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tertib pengelolaan pertanahan.
