Dulohupa.id – Implementasi proyek Result Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Provinsi Gorontalo mulai dilaksanakan.
Pokja RBP REDD GCF Output 2 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanahan (DLHK) Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Wahana Mitra Mandiri menggelar pelatihan penghitungan cadangan karbon bagi seluruh staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan yang dilaksanakan Selasa (28/10/2025) di Hotel Damhil itu, dibuka Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, SE, M.Si. Turut hadir Kepala Dinas LHK provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, S.STP, MM, Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri, Ir. Yoppy Setyantoro,. SP., M.Si, serta dihadiri Unsur UPTD Kementerian Kehutanan RI, unsur Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unsur Bappeda Provinsi Kabupaten/Kota, serta unsur Dinas LHK dan UPT KPH.
Sekertaris Dinas LHK Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata SE, MSi dalam laporan kegiatannya memaparkan, pelatihan ini akan berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 28 – 29 Oktober 2025. Adapun pemateri pada pelatihan ini berasal dari unsur Lingkungan Hidup yaitu, dari akademisi yang berfokus pada Lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Syahbuddin mengatakan tujuan kegiatan ini adalah memaksimalkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui penguatan kapasitas, aksi di tingkat tapak, dan kebijakan untuk pengelolaan hutan lestari di Provinsi Gorontalo.
“Serta untuk memperbaiki penghidupan masyarakat sekitar hutan melalui optimasi pelaksanaan perhutanan sosial, yang didukung oleh BPDLH dan lembaga perantara (Lemtara) Wahana Mitra Mandiri,” ujar Sekertaris DLHK.
Di tempat yang sama, kepala Dinas LHK Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka mengatakan kegiatan hari ini merupakan rentetan dari pelaksanaan Kick Of yang sudah dilaksanakan kemarin.
Fayzal menyebut ada tiga kegiatan khusus yang dilaksanakan yakni pengendalian perubahan iklim, peningkatan kapasitas KPH dan pengadaan alat dan perlengkapan patroli, serta pengadaan alat dan perlengkapan pemadam kebakaran di semua KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).
“Kami mulai melaksanakan beberapa materi pelatihan perhitungan karbon dan kita akan langsung praktek. Selanjutnya kami akan melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan GORR sejauh tiga kilometer,” papar fayzal.
Dirinya berharap para peserta pelatihan bisa menyukseskan program ini untuk mendukung kebijakan pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap target penurunan emisigas rumah kaca (GRK).
Seperti diketahui perhitungan karbon bisa dilakukan di berbagai tempat, termasuk di alam yakni hutan, tanah, laut serta batuan dan sedimen. Kemudian penghitungan cadangan karbon juga bisa melalui aktivitas manusia yang menggunakan transportasi, industri, limbah, energi. Ada dua jenis utama perhitungan karbon, penghitungan stok karbon (karbon yang tersimpan) dan penghitungan jejak karbon/emisi (karbon yang dilepaskan).
“Ini momen yang baik bagaimana kita bisa lebih baik menghitung cadangan karbon. Olehnya kita harus mendapatkan kesempatan ini dengan adanya bantuan dana dari Norwegia,” harap Kadis Fayzal.
Sementara Direktur Eksekutif Wahana Mitra Mandiri, Ir. Yoppy Setyantoro mengatakan, pelatihan bagi KPH ini merupakan bagian dari program kopensasi dari kinerja Indonesia pada tahun 2014-2016 yang bisa menurunkan 20,25 juta ton CO₂e, dengan tambahan 2,5% untuk manfaat non-karbon.
Dirinya meminta pelatihan ini bukan sekedar seremonial, tapi dapat memahami cara menghitung karbon agar target pengurangan emisi bisa tercapai. Menurutnya Dinas LHK Provinsi Gorontalo memiliki keunggulan, salah satunya kekompakan Sumber Daya manusianya. Kekompakan ini diharapkan bisa memenuhi target pengurangan emisi dengan berkolaborasi dengan pihak terkait.
“Gorontalo bisa memanfaatkan program ini untuk mencapai prestasi di atas rata-rata, karena posisinya SDMnyya kompak dan wilayahnya relatifnya tidak terlalu luas. Harapannya 18 belas bulan kedepan bisa meningkatkan kinerjanya,” tambah Yoppy.
Di akhir sambutan sekaligus membuka pelatihan, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel meminta Pokja RBP REDD GCF Output 2 harus membuktikan dana yang sudah diberikan GCF terdistribusi dan ada impactnya.
“Kita harus bertanggung jawab atas dana yang diberikan. Kelompok kerja bersama BPDLH harus melihat dari sisi akuntabilitas, agar kita dilihat sebagai bangsa yang berintegritas dan punya impact terhadap perubahan iklim kedepan,” tegas Sukril.
Dirinya berharap dengan adanya pelatihan ini harapannya kedepan dapat memverifikasi dan mengkuantifikasi jumlah emisi gas rumah kaca yang berhasil dikurangi oleh Provinsi Gorontalo untuk indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan.
Reporter: Enda
