Dulohupa.id – Sejumlah 5 tuntutan pengunjuk rasa warnai pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, pada Senin (09/09/2024). Hal tersebut diungkapkan Koordinator aksi, Jasmin Dalango mengatakan bahwa dalam aksi ini pihaknya membawa sejumlah tuntutan terhadap anggota DPRD yang baru saja dilantik.
“Yang pertama terkait plasma kelapa sawit yang ada di Provinsi Gorontalo yang sampai saat belum selesai permasalahannya. Kedua, terkait persoalan harga jagung di Provinsi Gorontalo,” ujar Jasmin kepada Dulohupa.
Menurut dia, terkait harga jagung di Gorontalo yang anjlok harganya, perlu adanya upaya serta saling kontrol dari eksekutif maupun legislatif itu sendiri.
Selain itu, isu pendidikan pun turut disuarakan pada unjuk rasa kali ini. Dimana menurut Jasmin, saat ini di bangku-bangku pendidikan sangat rawan dengan kekerasan dan pelecehan seksual.
“Sehingganya kita meminta bagaimana untuk mengevaluasi kepala dinas pendidikan provinsi Gorontalo terkait pelecehan di bangku sekolah,” ucapnya lagi.
Isu selanjutnya yang di gemakan masa aksi yakni fenomena peminta-minta yang ada di jalanan Gorontalo.
“Kita tidak risih dengan persoalan itu, tetapi itu ada bidang yang menangani. Terutama dinas sosial, dikemanakan biaya yang sangat besar. Justru hari ini makin banyak yang meminta-minta. Hari ini kita menilai kinerja dinas sosial itu tidak maksimal,” bebernya.
Masa aksi juga membawa isu-isu soal pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo, yang dianggapnya perlu secepatnya untuk diselesaikan. Menurut Jasmin, keterkaitan pertambangan ini juga dengan bahan bakar solar yang dipergunakan di area-area pertambangan tersebut.
Masa aksi bersama beberapa anggota legislatif terpilih bersepakat untuk menyelesaikan tuntutan tersebut dalam waktu 6 bulan mendatang.
“Kita akan lakukan pengawasan terus terhadap anggota DPRD yang terpilih ini, selama 6 bulan mereka janjikan bahwa mereka siap untuk di demo,” pungkasnya.
Sementara itu, Umar Karim, salah satu anggota dewan yang baru dilantik yang ikut berdialog bersama masa aksi mengatakan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu.
“Banyak keluhan, utamanya soal pertambangan, BBM ilegal, lalu kemudian soal plasma dan perkebunan sawit yaa,” ucap Umar.
“Dari sekian banyak masalah yang masuk, ada dua yang menarik yaitu masalah BBM ilegal dan plasma,” sambungnya.
Menurut Umar, khusus untuk personal plasma pihaknya berjanji akan menyelesaikan dalam kurun waktu enam bulan dengan cara membuatkan pansus.
“Kami sudah janji loh selama enam bulan, sedangkan untuk masalah BBM kami minta masukannya, suratnya dan kami akan tindak lanjuti pasca kami di orientasi,” jelasnya.
Persis halnya pun dengan Ghalieb Lahidjun selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga baru saja dilantik mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur atas kedatangan masa aksi, yang tak lain untuk mengingatkan kerja-kerja legislatif pada kurun waktu lima tahun mendatang.
“Dan catatan-catatan yang mereka sampaikan sudah dibuatkan tertulis, sudah kita tandatangani dan tadi kita serahkan secara resmi ke sekwan,” ungkap Ghalieb.
Kelima anggota dewan yang menerima masa aksi berkomitmen akan segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Gorontalo secepatnya.
Reporter: Yayan
