Dulohupa.id – Lembaga aksi bela rakyat (Labrak) meminta Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mencopot Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Hal itu diungkapkan Soni Samoe saat melakukan orasinya di depan kantor Bupati Pohuwato, Senin (5/9/2022).
Soni Samoe menilai pemerintah daerah tidak selektif dalam menempatkan para kepala dinas yang hanya mementingkan kekeluargaan, sehingga tidak berkualitas untuk memikul amanat rakyat.
“Kepala dinas cuman melihat ada pejabat yang membekingi dia (Kepala Dinas) dibelakang, sehingga kualitasnya rendah dan dipaksa untuk memikul amanat rakyat yang demikian berat, ini yang menyebabkan Pohuwato semakin hari makin hancur,” tegas Soni Samoe.
Dirinya juga mengakatan, kebijakan yang dibuat kepala Dinas PMD untuk mengeluarkan anggaran perjalanan dinas Penjabat Kepala Desa dengan dalih studi komparatif, dinilai menghambur-hamburkan uang negara.
“Kebijakan Dinas PMD kepada 62 Penjabat Kepala Desa yang diberangkatkan menggunakan anggaran hanya menghamburkan uang negara,” ungkapnya.
Tak hanya itu, terungkap juga adanya dugaan mark up dalam pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) yang digunakan 62 kepala desa yang dilantik.
“Dugaan mark up pengadaan PDU Kades, seolah-olah dipaksaan dan oknum kepala dinas dan mengeluarkan statmen kepada kepala desa yang tidak terima, “nanti baku dapa di bok”. Ini kan membuktikan bahwa oknum Kadis ini adalah orang yang otoriter,” jelasnya.
Soni juga menilai Kadis PMD seringkali melontarkan statemen yang memancing kegaduhan, yang menunjukan kualitas oknum Kadis bukan kualitas mental dan moral pejabat setinggi kepala dinas.
“Kebijakannya justru memperlihatkan pada kami bahwa oknum Kadis ini cuma sekelas kepala seksi, kalau melihat mental kemampuan dalam mengambil kebijakan, justru saya melihat oknum Kadis ini kapasitasnya cukup kepala seksi sebenarnya,” tandasnya.
Reporter: Hendrik Gani
