Scroll Untuk Lanjut Membaca
HEADLINENASIONALPemilu 2024POHUWATO

8000 Warga Pohuwato Terancam Tidak Memilih Pada Pemilu

96
×

8000 Warga Pohuwato Terancam Tidak Memilih Pada Pemilu

Sebarkan artikel ini
Pemilih Pohuwato
Kantor KPU Kabupaten Pohuwato. Foto: Hendrik/Dulohupa

Dulohupa.id – Sebanyak 8000 warga Kabupaten Pohuwato, Gorontalo terancam tidak memilih pada Pemilu 2024 pasca ditemukannya kertas surat suara yang rusak.

Surat suara yang rusak sendiri diketahui sebanyak lebih 5000 lembar, dan kekurangan kertas surat suara sebanyak 3000, sehingga jika di total semua mencapai kurang lebih 8000 kertas surat suara yang tidak bisa digunakan dalam Pemilhan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Dari 8000 kertas surat suara yang tidak bisa digunakan tersebut, jika di hitung per Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah pemilih masing-masing TPS 1000 orang. Maka total TPS yang tidak kebagian kertas surat suara sebanyak delapan TPS dan jumlah warga yang tidak memilih berjumlah 8000 orang.

Namun hal itu dinilai tidak mungkin terjadi, karena saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato sedang bekerja keras untuk merealisasikan pemenuhan jumlah surat suara yang rusak maupun yang kurang tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Pohuwato, Firman Ikhwan mengaku, pihaknya telah melakukan pemisahan terhadap surat suara yang rusak itu. Kemudian KPU Pohuwato melalui sekretaris KPU telah mengirimkan surat pemenuhan kebutuhan, dan surat pemenuhan kebutuhan itu berdasarkan hasil rapat pleno oleh anggota KPU untuk disampaikan kepada penyedia atau perusahaan cetak yang bekerjasama dengan KPU RI.

“Setelah kita kirimkan surat pemenuhan kebutuhan, direncanakan tanggal 21 Januari kemarin surat suara sudah selesai dicetak kembali untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan. Saat ini kami tinggal menunggu informasi pengiriman dari penyedia,” jelasnya, Selasa (23/1/2024).

Firman Ikhwan juga menjelaskan, surat suara yang rusak itu ada delapan indikasi, yaitu ada lubang yang dianggap seperti tercoblos atau cacat akibat cetak. Kemudian nama calon, foto calon, tanda gambar partai, nomor urut partai, maupun nomor urut calon terhalang dengan percikan tinta yang banyak sehingga membuat surat suara itu tidak bisa digunakan. Lalu kemudian ada warna surat suara yang telah ditentukan namun sudah tidak sesuai warna tersebut, kemudian foto calon dan tanda gambar partai politik itu buram atau tidak begitu jelas.

“Nah, beberapa unsur itu yang menjadi ketegori surat suara yang rusak dan dianggap cacat, sehingga itu yang dipisahkan-pisahkan,” ujar Firman.

Reporter: Hendrik Gani

banner