Dulohupa.id – Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali menemui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PN Provinsi Gorontalo, Achmad S., Selasa (14/4), guna membahas percepatan penataan lahan untuk pembangunan Batalyon dan Sekolah Garuda di Kabupaten Boalemo.
Dalam pertemuan yang turut didampingi Kepala Dinas PU Supandra Nur tersebut, Lahmuddin menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Dirjen Tata Ruang beberapa waktu lalu.
“Pertemuan ini untuk membangun sinergi dengan semua pihak sekaligus mengoordinasikan beberapa poin penting dalam rangka percepatan penataan lahan di Kabupaten Boalemo,” ujar Lahmuddin.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari ATR/BPN, terdapat sejumlah catatan yang perlu dilengkapi oleh pemerintah daerah sebelum proses selanjutnya diteruskan ke Kanwil Gorontalo.
“Kami masih menunggu penyampaian resmi dari kementerian terkait dokumen yang harus dilengkapi. Setelah itu, akan segera kami tindak lanjuti,” katanya.
Lahmuddin menambahkan, sejumlah proyek strategis nasional di Kabupaten Boalemo hingga kini terus berjalan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pentadu Barat sedang berlangsung, serta telah dilakukan survei di empat kecamatan untuk usulan program tahun anggaran 2026.
Selain itu, Pemkab Boalemo juga telah menerima tim Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Pertahanan terkait rencana pembangunan Batalyon.
“Kami berharap seluruh program strategis nasional di Kabupaten Boalemo dapat berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, Achmad mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi pertanahan, khususnya dalam mendukung percepatan program strategis nasional di bidang pertanahan, penataan aset, serta penyelesaian berbagai permasalahan tanah di wilayah Kabupaten Boalemo.
“Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih intensif dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Achmad.
Reporter: Mat
