Dulohupa.id- Belum lama ini tersebar video yang mempertontonkan kemarahan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini pada rapat tertutup dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo kepada salah satu kader PKH di Kabupaten Gorontalo.
Video tersebut tersebar melalui grup whatsapp dan menyita perhatian dari banyak kalangan. Banyak pihak yang menilai sikap tegas yang tunjukan lewat luapan emosi sampai mengeluarkan kata-kata ancaman dari mantan Wali Kota Surabaya itu sedikit tidak pantas jika tujuannya ingin mendisiplinkan.
Lain halnya dengan Yandi Mooduto yang diketahui merupakan Founder Ruang Anak Muda (RAM) Connection, ia memiliki pandangan bahwa dalam kasus ini perlu adanya evaluasi bersama dan tidak perlu saling menyalahkan.
“Terlepas dari suka atau tidak, baik sikap Mensos dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merasa tersinggung dengan video tersebut, saya kira hal ini harus menjadi evaluasi bersama. Tak perlu ada yang menyalahkan dan saling membenarkan. Acap kali permasalahan yang terjadi selama ini di berbagai instansi pemerintahan adalah data yang tidak presisi” ucap Yandi yang juga merupakan mahasiswa Pascasarjana IPB.
Yandi juga menilai bahwa sikap yang ditunjukan oleh Mensos RI terbilang wajar karena penyebab kemarahan Risma adalah data yang tidak presisi.
“Kita juga tidak boleh menyalahkan sepenuhnya kepada Bu Menteri, karena beliau sangat detail persoalan data yang presisi. Mengapa data yang presisi sangat penting? Karena dengan menggunakan data yang akurat, dapat dipastikan perencanaan pembangunan baik ditingkat desa hingga nasional, tidak akan ada permasalahan” ungkap Yandi.
Tidak sampai di situ, Yandi pun menilai bahwa tawaran konsep Data Desa Presisi (DPP) yang digagas oleh Sofyan Sjaf yang diketahui merupakan salah satu dosen Sosiologi Pedesaan di IPB University yang digagas beberapa bulan yang lalu di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi bersama Kemensos RI untuk dijadikan sebagai kebijakan nasional perlu diseriusi.
DDP adalah data yang bersumber dari desa yang dihasilkan melalui pendekatan spasial, partisipatif, sensus dan teknologi digital. DDP mampu menggambarkan secara utuh dan presisi tentang kondisi desa yang dapat dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan desa.
Oleh sebab itu, dengan kebijakan yang presisi ini saya meyakini, kita semua bisa memahami konteks di lapangan sehingga dapat meminimalisir kesenjangan dan konflik sosial dengan melibatkan semua pihak.
**
