Scroll Untuk Lanjut Membaca
Polda Gorontalo

Polda Gorontalo Amankan 259 Karung Batu Hitam Ilegal di Desa Tilangobula

×

Polda Gorontalo Amankan 259 Karung Batu Hitam Ilegal di Desa Tilangobula

Sebarkan artikel ini
Batu Hitam Gorontalo
Konferensi pers penanganan kasus pertambangan ilegal di Bone Bolango. Foto/Dulohupa

Dulohupa.id – Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melalui Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus kembali berhasil mengamankan ratusan karung material batu hitam di Desa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.

Dugaan penampungan batu hitam terendus pada Jumat (22/5/2026). Dimana sekitar pukul 13.30 Wita, Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan penegakan hukum terkait kegiatan penampungan mineral logam berupa batu hitam.

Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026), Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Nurworo Danang kepada awak media mengungkapkan bahwa dalam proses pengamanan TKP, pihaknya kemudian melakukan pemasangan garis polisi.

“Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan pengamanan status quo terhadap lokasi pengolahan emas tanpa izin serta peralatan dan material yang berada di TKP dengan cara memasang police line pada lokasi penampungan berupa mineral batu hitam,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut, kepolisian kemudian melakukan pengembangan kasus, dan didapati satu orang yang diduga menjadi pemilik dari aktivitas ilegal tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi didapatkan fakta-fakta bahwa kegiatan penampungan mineral logam berupa batu hitam di Desa Tilangobula tersebut adalah milik dari saudara JSSK,” ungkapnya.

Dari kasus ini, sebanyak dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing, JSSK berperan sebagai pembeli sekaligus pemilik gudang penampungan batu hitam, dan tersangka H selaku pembeli dan pemilik batu hitam yang berada digudang milik tersangka satu.

“Dan saat ini (JSSK) sudah di tahan sejak tanggal 12 November 2026 di rumah tahan Polda Gorontalo, sedangkan (H) telah dilakukan pengiriman surat panggilan saksi kedua pada tanggal 18 November 2026,” jelas Kapolda.

Dijelaskan, terhadap tersangka H, jika nanti memenuhi panggilan kedua tersebut kemudian akan dilakukan pemeriksaan tersangka. Namun jika mangkir, polisi akan tegas mengeluarkan perintah Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Apabila saudara H tidak hadir dalam panggilan kedua maka kami akan menerbitkan DPO sekaligus menerbitakan surat pencekalan agar tersangka tidak bepergian keluar negeri,” lanjutnya.

Menurut Irjen Pol Nurworo, dari kasus ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan keterangan saksi sebanyak 6 orang, serta keterangan ahli.

“(alat bukti) Surat data perizinan berusaha Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama para tersangka tidak terdapat IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin lainnya,” tandasnya.

Atas perbuatan para tersangka, kemudian disangkakan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara junto Pasal 20 huruf c dan d, Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar.