Scroll Untuk Lanjut Membaca
HEADLINEPolda Gorontalo

Empat Tersangka Kasus Pengolahan Emas Ilegal di Gorontalo Terancam Lima Tahun Penjara

×

Empat Tersangka Kasus Pengolahan Emas Ilegal di Gorontalo Terancam Lima Tahun Penjara

Sebarkan artikel ini
Tersangka Emas ilegal
Polda Gorontalo amankan 4 tersangka terkait pengolahan emas ilegal di Bone Bolango. Foto/Dulohupa

Dulohupa.id – Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo melalui Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin  di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango.

Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026), Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Nurworo Danang mengatakan pengungkapan kasus pertama ini terjadi pada Sabtu (19/9/3026) sekitar pukul 14.00 Wita.

“Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan penegakan hukum terkait kegiatan yang sementara berlangsung pengolahan atau pemurnian meterial berupa emas dengan menggunakan tong dan pengangkutan materil hasil olahan dengan menggunakan mobil pick up,” ujar Irjen Pol Nurworo.

“Tim kemudian melakukan pengamanan status quo terhadap lokasi pengolahan atau pemurnian emas serta peralatan dan material yang berada di TKP dengan cara memasang police line,” lanjutnya.

Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, dan ditemukan fakta bahwa kegiatan pemurnian emas tersebut menggunakan tong milik SK dan pengangkutan serta pemilik materil hasil olahan dengan menggunakan mobil pick up tersebut merupakan milik RP.

“Dalam perkara ini pihak penyidik telah menetapkan 2 tersangka yakni saudara RP dan saudara SK,” kata Irjen Pol Nurworo.

Terhadap kedua tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Gorontalo sejak 7 November 2026 kemarin. Adapun alat bukti, penyidik telah memeriksa 7 orang saksi serta keterangan ahli. Dan penyidik menemukan aktivitas pengolahan hasil pertambangan ini tidak memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin lainnya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dari kasus ini, sejumlah 8 barang bukti dilakukan penyitaan oleh Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo.

Lebih lanjut dijelaskan, masih dihari dan desa yang sama, Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo kembali mengamankan dua orang tersangka lainnya.

“Sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Desa Pelita Jaya, Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo melakukan penegakan hukum terkait kegiatan yang sementara berlangsung pengolahan atau pemurnian meterial berupa emas dengan menggunakan tong dan pengangkutan materil hasil olahan dengan menggunakan mobil pick up,” tambah Kapolda.

Di TKP, polisi kemudian melakukan pengamanan status quo dengan cara memasang police line. Tak hanya itu, di kedua TKP tersebut kepolisian memberikan himbauan agar tak ada yang masuk, merusak, memindahkan atau melakukan aktivitas di area yang telah dipasang garis polisi.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi didapatkan fakta-fakta bahwa kegiatan pengolahan atau pemurnian meterial berupa emas dengan menggunakan tong dan tromol adalah milik saudara IL dan pemilik material hasil pengolahan yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up tersebut adalah saudara BA,” ungkapnya.

Saat ini, IL dan BA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian tersebut, serta telah dilakukan penahanan sejak 7 November kemarin.

Menurut Kapolda, dari kasus ini, 8 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan serta meminta keterangan ahli. Selain itu, penyidik mendapatkan aktivitas tersebut tidak mengantongi IUP, IUPK, IPR, SIPB dan izin lainnya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas nama para tersangka. Dari aktivitas ini, 5 barang bukti telah diamankan oleh penyidik.

Kata Irjen Pol Nurworo, atas perbuatan ke empat tersangka ini, kemudian disangkakan pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105, sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara junto pasal 20 huruf c dan d, pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 miliar.

“Adapun rencana tindak lanjut, penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk pengiriman berkas perkara (Tahap 1),” pungkasnya.

Reporter: Yayan