Dulohupa.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat gabungan pimpinan dan fraksi-fraksi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2026). Rapat tersebut digelar untuk membahas mekanisme serta persiapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dalam keterangannya menyampaikan bahwa Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru telah disepakati dan dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
“Rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi-fraksi hari ini telah menyepakati bahwa Sidang Paripurna MPR untuk pengisian jabatan wakil presiden akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2026,” ujar Ahmad Muzani.
Langkah cepat ini diambil untuk mematuhi amanat konstitusi, yakni Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan regulasi tersebut, MPR memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak kursi wakil presiden kosong untuk merampungkan proses pemilihan pengganti.
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR menetapkan sejumlah agenda krusial, antara lain pembentukan perangkat internal dan tim ad hoc untuk memverifikasi berkas administratif serta regulasi pencalonan. Selain itu, MPR juga berkewajiban segera mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, dinamika politik nasional turut menghangat seiring langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumpulkan para ketua umum partai politik pengusung di Istana Bogor. Pertemuan tertutup tersebut membahas mekanisme pengusulan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan diserahkan kepada MPR untuk dipilih dalam Sidang Paripurna mendatang.
Pemerintah bersama legislatif berharap proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan lancar demi menjaga stabilitas politik serta keberlangsungan program-program prioritas nasional.
