Dulohupa.id– Plt Camat Limboto Barat, Rachmat Mohamad meminta tua di wilayah tersebut mengawasi anak-anaknya dari pergaulan bebas. Hal itu kata Rachmat, agar anak-anak tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba.
“Saya minta, orang tua harus mengambil peran penting untuk mengawasi anak-anak saat ini, karena dilihat pergaulan anak-anak ini sudah millennial. Jadi, periksalah setiap anak-anak mau keluar dan perhatikan dimana dia akan pergi, jangan sampai pergi ke tempat yang salah, apalagi sudah dalam lingkup narkoba,” ungkap Rachmat dalam sosialisasi pencegahan bahaya narkoba yang diselenggarakan di Aula Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Sabtu (23/10) sore.
Kata Rachmat, anak di usia 18-30 tahun memang rentan terpengaruh dengan narkoba. Selain narkoba, juga di kalangan anak-anak ini banyak yang sudah mengonsumsi minuman keras (miras).
“Jadi, harus kita lakukan pencegahan dini terlebih dahulu. Agar anak-anak saat ini bisa berkembang di jalan yang benar dan lebih bermutu. Karena mereka inilah yang akan menjadi penerus bangsa,” ujarnya.
Ia pun berharap, dengan adanya sosialisasi ini, bisa berguna untuk masyarakat di Desa Pone, lebih khususnya di Kabupaten Gorontalo.
“Marilah kita sama-sama melakukan pencegahan terlebih dahulu, dan jauhilah bahaya narkoba. Itu juga berbahaya terhadap tubuh kita serta juga ujung-ujungnya sampai kematian. Untuk itu hindarilah hal seperti itu,” tutup Rahmat.
Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Gorontalo, Roy Bau mengajak warga untuk mewujudkan Indonesia bersinar dan menuju Indonesia bersih narkoba. Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang ada memberantas narkoba.
Kabupaten Gorontalo sendiri kata Roy, program bersih narkoba progresnya sementara jalan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo dan terus harus dilakukan.
“Jadi, aktivitas di desa maupun kecamatan-kecamatan yang ada, kita sudah kukuhkan menjadi desa bersih narkoba pada waktu itu. Insyaallah ini tetap eksis dan membuat daerah kita bersih terhadap narkoba,” tutup Roy
Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari dengan melibatkan Polri, TNI, BNN, serta pemerintah kecamatan dan desa.**
