Dulohupa.id – Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga bertemu Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah dengan membawa usulan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Diketahui saat itu Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, diterima secara resmi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, bersama Dirjen Perumahan Pedesaan, Dr. Drs. Imran, Dirjen Kawasan Pemukiman, Ir. Fitrah Nur, Dirjen Tata Kelola, Brigjen Azis, Dirjen Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Hartati S.Psi, Direktur Kawasan Pemukiman, Ir. Edward, Direktur Pembangunan Perumahan Pedesaan, Drs. Laode Burcham, Senin (21/4/2025).
Kunjungan dari Pemda dan DPRD Pohuwato itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Wamen Fahri Hamzah ke Kabupaten Pohuwato pada dua bulan lalu.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Bupati Saipul menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kunjungan langsung Wamen ke daerahnya. Selanjutnya, Bupati Saipul membawa serta usulan penting terkait penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Pohuwato.
Bupati mengatakan bahwa usulan ini adalah bagian dari komitmen kami menindaklanjuti kunjungan Bapak Wamen beberapa waktu lalu.
“Kami berharap ada intervensi nyata dari pemerintah pusat untuk membantu ribuan warga kami yang masih tinggal di rumah yang tidak layak,” ujar Bupati Saipul.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa sebanyak 9.447 unit rumah di Kabupaten Pohuwato masuk dalam kategori tidak layak huni dan memerlukan penanganan segera.
Tentu pertemuan itu disambut baik oleh Wamen, Fahri. Dirinya mengapresiasi langkah proaktif dari pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato yang segera menindaklanjuti hal tersebut. Tentu haka Fahri hal ini memerlukan biaya yang sangat besar. Tentu akan ada tim teknis Kementerian PKP dalam penanganan RTLH.
“Saya mengapresiasi tindak lanjut dari Pak Bupati dan seluruh tim. Jumlah yang diusulkan cukup besar, dan tentu akan kita verifikasi terlebih dahulu melalui tim teknis Kementerian PKP. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada,” ujar Fahri.
Turut hadir pada pertemuan itu Kepala Bappeda Irfan Saleh, Kadis PU Risdiyanto Mokodompit, Kadis Perkim, Fadli Sanad, dan sejumlah perwakilan kepala desa.
Menambah substansi pertemuan, Kepala Bappeda Pohuwato, Irfan Saleh turut memaparkan pengalaman dan capaian daerahnya dalam pembangunan rumah sehat komunal berbasis kecamatan.
Ia juga menyampaikan skema teknis penanganan rumah tidak layak huni yang diusulkan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Kementerian PKP dalam rangka meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat Pohuwato.
