Scroll Untuk Lanjut Membaca
NASIONAL

BPS Gorontalo Harapkan Dukungan Pemda Untuk Sukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020

348
×

BPS Gorontalo Harapkan Dukungan Pemda Untuk Sukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020

Sebarkan artikel ini
Foto: Humas Provinsi Gorontalo

DULOHUPA.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mensukseskan Sensus Penduduk (SP) tahun 2020.

Hal itu diutarakan oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati saat bertemu dengan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di ruang kerja Wagub, Senin (15/7/2019).

“Tahun depan kita akan ada kegiatan besar yaitu SP 2020. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat utamanya dari pemerintah daerah hingga ke level RT/RW untuk suksesnya pelaksanaan SP 2020 di Gorontalo. ,” kata Herum.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo menjelaskan, pelaksanaan sensus penduduk merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, sensus penduduk tahun 2020 akan dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan data Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pendataan keluarga dari BKKBN.

“SP 2020 akan menuju pada satu data kependudukan. Selama ini masih ada perbedaan data penduduk versi BPS, Dukcapil, dan BKKBN, namun tahun depan semuanya akan terintegrasi,” jelas Herum.

Terkait pelaksanaan SP 2020 di Provinsi Gorontalo, pada kesempatan itu Wakil Gubernur Idris Rahim menyarankan agar BPS segera mengagendakan rapat koordinasi yang menghadirkan Pemprov Gorontalo dan Kabupaten/Kota. Menurutnya hal itu sangat penting sebagai langkah sosialisasi dan informasi tentang tahapan pelaksanaan SP 2020 di Provinsi Gorontalo.

“Jika perlu kita hadirkan sampai ke para camatnya agar pelaksanaan SP 2020 terinformasi dengan baik ke seluruh masyarakat,” ujar Idris.

Idris juga mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk menyukseskan momen 10 tahunan pelaksanaan SP. Diutarakannya, data kependudukan sangat dibutuhkan oleh pemerintah tidak saja untuk memastikan penduduk Indonesia, tetapi juga agar pelaksanaan program pemerintah lebih tepat sasaran seperti dalam penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, pemukiman, dan sanitasi..(DP/RLS)