Dulohupa.id – Peristiwa longsor yang terjadi di pertambangan Motomboto, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango beberapa waktu lalu menyita perhatian masyarakat Gorontalo bahkan se-Indonesia.
Tak sedikit para pemerhati menyayangkan atas kejadian tragis tersebut. Tak terkecuali sejumlah pemerhati pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato. Argumentasi-argumentasi pro maupun kontra hadir menghiasi perjalanan hal tersebut.
Sebelumnya, melansir dari pewartaan persgorontalo.id bahwa organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta Polres Pohuwato untuk segera menertibkan aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Dengilo dan Kecamatan Buntulia.
Dalam pewartaan tersebut, pihak LSM mengkhawatirkan hal serupa (longsor di tambang suwawa) bisa terjadi di wilayah Pohuwato.
Hal ini kemudian mengundang komentar dari sejumlah pemuda asal Pohuwato mengatasnamakan Aliansi Peduli Kesejahteraan Masyarakat Penambang Kabupaten Pohuwato (APKMP). Mereka berbeda pandangan dengan LSM tersebut.
“Ketika pertambangan di Kabupaten Pohuwato dihentikan, nantinya siapa yang akan bertanggungjawab membiayai kehidupan para masyarakat,” ujar Koordinator APKMP, Nandi Rasyid kepada Dulohupa.
Menurut Nandi, baiknya persoalan yang sebelumnya terjadi di Bone Bolango tidaklah disangkut pautkan dengan persoalan yang ada di Pohuwato.
“(LSM di Pohuwato) LPGo lucu, persoalan yang di Suwawa disangkut pautkan dengan tambang yang ada di Pohuwato. Apakah LPGo mau bertanggung jawab (terhadap biaya hidup masyarakat)?,” pungkasnya.
Bahkan Nandi menambahkan, bahwa terinformasi pendiri LSM (LPGo) merupakan bagian dari salah satu koordinator alat berat di salah satu wilayah pertambangan Pohuwato.
“Saya berharap untuk masyarakat tidak terprovokasi dengan persoalan seperti itu,” tutup Nandi.
Reporter: Yayan
