Gorontalo – Minuman keras (miras) beralkohol tidak hanya menjadi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga disorot sebagai salah satu faktor yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Provinsi Gorontalo. Bahkan, berdasarkan evaluasi yang disampaikan Kapolda Gorontalo, sekitar 60 persen kasus perceraian di wilayah tersebut berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Nurworo Danang, mengungkapkan bahwa konsumsi minuman keras menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga. Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena dampaknya tidak hanya dirasakan korban kekerasan, tetapi juga dapat berujung pada rusaknya hubungan perkawinan.
“Demikian juga hasil evaluasi terjadinya perceraian di wilayah Provinsi Gorontalo ini, 60 persen juga disebabkan karena adanya KDRT,” ungkap Nurworo dalam konferensi pers di Mapolda Gorontalo, Rabu (18/11/2026).
Menurut Kapolda, pengaruh minuman keras menjadi salah satu faktor yang dominan dalam sejumlah kasus kekerasan rumah tangga. Bahkan, beberapa kasus KDRT yang ditangani kepolisian harus berlanjut ke proses hukum.
Berdasarkan data penanganan perkara Polda Gorontalo, tercatat sebanyak 308 kasus tindak pidana. Dari jumlah tersebut, 31 kasus di antaranya merupakan tindak pidana KDRT.
“Tindak pidana ini semuanya disebabkan oleh pengaruh dari minuman keras,” ujar Nurworo.
Ia kembali menegaskan bahwa persoalan KDRT yang dipicu konsumsi miras menjadi perhatian serius kepolisian. Sebab, dampaknya dapat merusak kehidupan keluarga sekaligus memicu persoalan sosial yang lebih luas.
“Dan KDRT ini juga salah satu faktor pemicunya adalah pengaruh minuman keras,” tegasnya.
Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan, Polda Gorontalo berkomitmen memperketat pemberantasan peredaran minuman keras ilegal. Sebelumnya, kepolisian telah menyita puluhan ribu botol miras berbagai merek tanpa izin edar di wilayah Kota Gorontalo.
Nurworo menegaskan, peredaran minuman keras tanpa izin kini menjadi perhatian serius jajarannya. Kepolisian akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang memproduksi maupun mengedarkan miras secara ilegal.
“Sehingga saat ini Polda Gorontalo menetapkan pelanggaran peredaran minuman keras tanpa izin ini menjadi suatu tindak pidana yang serius yang kita akan tindak, kita akan berantas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selama ini pelanggaran peredaran miras ditangani melalui mekanisme tindak pidana ringan dengan ancaman kurungan maksimal enam bulan dan denda Rp50 juta.
Namun, karena penindakan tersebut dinilai belum memberikan efek jera, Polda Gorontalo berencana mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam undang-undang perdagangan yang memiliki ancaman pidana maksimal dua tahun dan denda hingga Rp4 miliar.
“Dengan adanya undang-undang perdagangan nanti sanksinya akan lebih berat maksimal 2 tahun dan juga dendanya bisa sampai Rp4 miliar,” jelasnya.
Kapolda berharap penerapan sanksi yang lebih berat dapat menekan peredaran miras ilegal di Gorontalo. Dengan demikian, potensi tindak pidana dan gangguan kamtibmas yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras juga dapat diminimalkan.
“Harapan kami dengan penerapan undang-undang yang lebih berat sanksinya akan menimbulkan efek jera dari para pelaku, baik itu yang memproduksi maupun yang mengedarkan, sehingga harapannya di wilayah Provinsi Gorontalo ini akan semakin berkurang peredaran minuman keras dan juga akan berkurang kejadian gangguan kamtibmas yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras ini,” tutupnya.
Polda Gorontalo berharap pemberantasan miras ilegal tidak hanya menciptakan situasi keamanan yang kondusif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi keutuhan keluarga.
Reporter: Yayan











