Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mendorong pembenahan pola kerja aparatur kecamatan dan kelurahan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut disampaikan Adhan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Adhan menyoroti pola kerja sejumlah lurah yang dinilai belum mampu mengoptimalkan peran aparaturnya dalam kegiatan pemungutan PBB. Ia menegaskan bahwa keberhasilan seorang lurah tidak diukur dari seberapa sering dirinya turun langsung menagih pajak kepada masyarakat, melainkan dari kemampuannya menggerakkan dan mengoordinasikan seluruh staf.
Menurutnya, lurah harus menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan, dan pembagian tugas secara efektif. Dengan demikian, seluruh aparat kelurahan dapat mengambil bagian dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah.
Adhan mengingatkan bahwa kebiasaan lurah mengambil alih pekerjaan staf justru menunjukkan belum optimalnya fungsi koordinasi di lingkungan pemerintahan kelurahan.
Sorotan juga diarahkan kepada para camat. Adhan menilai jalur koordinasi dan pelaporan antara kelurahan dan kecamatan selama ini belum berjalan sesuai mekanisme organisasi pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa camat harus menjadi penghubung sekaligus pengendali koordinasi atas kinerja para lurah di wilayah masing-masing. Termasuk dalam hal pelaporan perkembangan pengumpulan PBB, laporan tersebut semestinya disampaikan camat berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi bersama para lurah.
Karena itu, ia meminta seluruh camat dan lurah kembali menerapkan mekanisme kerja sesuai hierarki, sehingga pembagian tanggung jawab, pengawasan, serta pelaporan kinerja menjadi lebih tertib dan terukur.
Tidak hanya membenahi pola koordinasi, Wali Kota Adhan juga mulai menggagas penggunaan perangkat teknologi untuk memperkuat pengawasan pendapatan daerah di tingkat kelurahan.
Salah satu rencana yang disampaikan adalah pengadaan tablet (TAB) khusus bagi setiap kelurahan di Kota Gorontalo. Perangkat tersebut nantinya difungsikan sebagai sarana penginputan dan pengelolaan data PBB, retribusi, serta berbagai komponen lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui sistem tersebut, data penerimaan daerah diharapkan dapat dikelola secara lebih terfokus dan tidak bercampur dengan data administrasi lainnya. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mempermudah proses pemantauan, pengawasan, serta evaluasi terhadap perkembangan pendapatan di masing-masing kelurahan.
Adhan menyebutkan bahwa perangkat tablet tersebut nantinya akan menjadi tanggung jawab Seksi Pemerintahan di setiap kelurahan.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan pengadaan diperkirakan mencapai sekitar Rp5 juta untuk setiap unit. Dengan jumlah 50 kelurahan di Kota Gorontalo, total anggaran yang diproyeksikan sekitar Rp250 juta.
Meski demikian, Adhan menegaskan bahwa pengadaan perangkat tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah Kota Gorontalo masih akan mengkaji lebih lanjut mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan, dan kebutuhan anggarannya.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah, terutama dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah berjalan lebih transparan, terkoordinasi, dan mudah dievaluasi.
Melalui pembenahan sistem kerja dan pemanfaatan teknologi, Wali Kota Adhan berharap camat dan lurah dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal. Dengan demikian, peningkatan penerimaan PAD tidak hanya bertumpu pada kerja individu, tetapi didukung oleh sistem koordinasi dan kinerja aparatur yang terorganisasi dengan baik.











