Gorontalo – Upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dukungan Bank Indonesia melalui pengembangan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi antardaerah, serta mengoptimalkan potensi produksi pangan masing-masing wilayah.
Kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan pangan di Gorontalo, khususnya untuk komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit. Selama ini, pemenuhan kebutuhan kedua komoditas tersebut masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dalam hal ini, Sulawesi Selatan memiliki peran penting sebagai salah satu daerah pemasok dengan kapasitas produksi yang cukup besar.
Berdasarkan data produksi tahun 2025, Sulawesi Selatan mencatat produksi bawang merah sebesar 322.741,56 ton atau tumbuh 37,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, produksi cabai rawit mencapai 44.240,87 ton, meningkat 21,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan adanya potensi pasokan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di Gorontalo.
Penguatan kerja sama ini juga memiliki relevansi dalam menghadapi risiko gangguan produksi akibat perubahan kondisi iklim, termasuk kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Nino. Melalui keterhubungan pasokan dari daerah produsen, kebutuhan pangan di Gorontalo diharapkan tetap dapat terpenuhi, sekaligus mengurangi risiko kelangkaan komoditas yang berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Selain didukung kapasitas produksi, kedekatan geografis dan konektivitas transportasi antara kedua provinsi turut membuka peluang penguatan perdagangan antardaerah. Jalur distribusi darat yang menghubungkan wilayah Sulawesi Selatan dan Gorontalo dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman, baik dari sisi waktu maupun biaya logistik. Kondisi ini diharapkan mampu menciptakan distribusi pangan yang lebih lancar dan kompetitif.
Sebagai bentuk konkret komitmen bersama, kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan antarpemerintah atau Government to Government (G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kesepakatan ini kemudian diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan pelaku usaha melalui skema Business to Business (B2B).
Melalui skema tersebut, koordinasi antarpemerintah daerah diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya transaksi perdagangan yang berkelanjutan. Keterlibatan pelaku usaha juga menjadi bagian penting untuk memastikan potensi produksi di daerah pemasok dapat terserap dan disalurkan sesuai kebutuhan pasar di daerah penerima.
Dari sisi pengendalian inflasi, penguatan KAD merupakan bagian dari implementasi strategi 4K, terutama pada aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi. Kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong terbentuknya pola perdagangan antardaerah yang lebih terstruktur melalui hubungan langsung antara produsen, distributor, dan pelaku usaha.
Bank Indonesia turut mendorong penguatan sinergi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mendukung ketahanan pangan daerah. Koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta dunia usaha diperlukan agar kesepakatan yang telah dibangun dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ke depan, cakupan kerja sama diharapkan semakin berkembang, baik melalui penambahan jenis komoditas maupun perluasan keterlibatan pelaku usaha. Dengan demikian, hubungan perdagangan antara Gorontalo dan Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi solusi pemenuhan pasokan pada periode tertentu, tetapi juga dapat berkembang menjadi kemitraan ekonomi antardaerah yang berkesinambungan.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan rantai pasok pangan yang semakin kuat, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mendukung pengendalian inflasi daerah. Pada akhirnya, kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua provinsi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terjaganya daya beli dan kesejahteraan masyarakat.











