Gorontalo – Sebanyak delapan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Gorontalo dipastikan tidak menerima bantuan modal usaha melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026. Pembatalan tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi keterlibatan penerima dalam aktivitas judi online serta adanya perubahan alamat domisili.
Dari total 171 KPM yang sebelumnya diusulkan, hanya 163 keluarga yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan. Masing-masing penerima akan memperoleh dana sebesar Rp5 juta sehingga total anggaran yang disalurkan mencapai Rp815 juta.
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, mengungkapkan hal tersebut saat membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat dan Pendamping Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tahun 2026 di BLY, Rabu (11/11/2026).
Menurut Indra, proses penyaluran bantuan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar dukungan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Dari 171 Keluarga Penerima Manfaat, yang memenuhi persyaratan penyaluran itu sebanyak 163 KPM,” ujar Indra.
Ia menjelaskan, delapan KPM lainnya tidak dapat menerima bantuan karena terdapat indikasi aktivitas perjudian daring dan beberapa di antaranya diketahui telah berpindah alamat atau domisili.
Indra menegaskan, bantuan pemerintah yang diberikan melalui program tersebut harus digunakan sesuai tujuan, yakni mendukung kegiatan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.
“Dukungan pemerintah seharusnya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru untuk aktivitas ilegal, apalagi buat judi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bantuan sebesar Rp5 juta per keluarga bukanlah bantuan konsumtif, melainkan modal usaha yang diharapkan dapat dikembangkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Program yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar ini juga disertai pelatihan peningkatan kapasitas bagi para penerima manfaat.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai perencanaan usaha, pengelolaan modal, pencatatan keuangan, hingga strategi pemasaran dan pengembangan peluang pasar.
Indra menilai, keterampilan mengelola usaha menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Sebab, pemberian modal tanpa diikuti kemampuan manajemen usaha berpotensi membuat usaha sulit berkembang.
Ia berharap melalui bantuan modal dan pendampingan yang diberikan, para KPM dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, serta secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.
“Program ini bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki,” pungkasnya.
