Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lebih berhati-hati dalam menanggapi surat yang mengatasnamakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Surat yang beredar tersebut diduga merupakan bagian dari modus penipuan dengan sasaran pengumpulan data pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, secara khusus mengingatkan pimpinan OPD, camat, kuasa pengguna anggaran (KPA), hingga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) agar tidak langsung memenuhi permintaan data melalui surat yang belum jelas keabsahannya.
Menurutnya, setiap dokumen yang mencantumkan nama atau identitas LKPP perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa permintaan tersebut benar-benar berasal dari lembaga yang bersangkutan.
Nuryanto menegaskan, apabila terdapat surat mencurigakan yang meminta informasi terkait pengadaan barang dan jasa, pejabat terkait sebaiknya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak berwenang.
“Apabila mendapatkan surat tersebut atau sejenisnya, agar dikonfirmasi lebih dulu atau diabaikan saja,” demikian imbauan Nuryanto kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan agar aparatur tidak mudah menyerahkan dokumen maupun informasi kedinasan tanpa melalui pemeriksaan yang jelas. Sebab, data pengadaan pemerintah merupakan informasi yang perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Imbauan tersebut menjadi perhatian bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo untuk memperkuat kehati-hatian dalam menerima dan menindaklanjuti surat resmi, terutama yang berkaitan dengan permintaan data pengadaan.
Dengan adanya kewaspadaan bersama, Pemkot Gorontalo berharap potensi penipuan yang mencatut nama LKPP dapat diantisipasi sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah tetap berlangsung aman dan sesuai ketentuan
