Gorontalo – Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo mengambil langkah tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait perbedaan harga barang. Konsumen mengeluhkan perbedaan harga yang ditampilkan pada aplikasi dengan harga yang dibebankan kepada konsumen saat melakukan pembayaran di toko.
Sebagai bentuk respons terhadap laporan tersebut, Diskumperindag Provinsi Gorontalo mengundang manajemen pelaku usaha terkait untuk melakukan klarifikasi dan memberikan imbauan mengenai pentingnya kesesuaian informasi harga dalam setiap transaksi perdagangan.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (9/11/2026) di Ruang Kepala Bidang Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.
Kepala Bidang Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo, Ishak Salandra, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya konsistensi informasi harga, mulai dari yang ditampilkan melalui aplikasi, label harga di toko, hingga nominal yang muncul saat proses pembayaran.
Menurutnya, informasi harga yang jelas dan sesuai merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk.
Ishak mengingatkan agar pelaku usaha melakukan evaluasi terhadap sistem informasi harga yang digunakan sehingga tidak terjadi perbedaan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi konsumen.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat sebelum melakukan transaksi, khususnya dengan memeriksa harga barang dan memastikan nominal pembayaran telah sesuai dengan informasi yang diberikan.
Di sisi lain, Pengawas Perdagangan Diskumperindag Provinsi Gorontalo, Fauziah Utiarahman, turut menjelaskan bahwa persoalan pencantuman harga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.
Fauziah menjelaskan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dalam peraturan tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran harga yang dicantumkan. Apabila ditemukan perbedaan antara harga yang tertera dengan harga yang dikenakan saat pembayaran, maka harga yang berlaku adalah harga terendah.
Ketentuan tersebut menjadi pengingat bagi pelaku usaha agar lebih teliti dalam memperbarui dan menyelaraskan informasi harga pada seluruh saluran penjualan yang digunakan. Diskumperindag Provinsi Gorontalo berharap pelaku usaha dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perdagangan, sekaligus memperbaiki sistem pencantuman harga agar informasi yang diterima konsumen tidak menimbulkan kebingungan.
Diskumperindag juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem perdagangan yang sehat.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan serta meningkatnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan aktivitas perdagangan di Provinsi Gorontalo dapat berlangsung secara transparan, adil, dan memberikan perlindungan serta kepastian bagi seluruh konsumen.
Redaksi Enda/Akbar Diskumperindag
