Dulohupa.id – Pemerintah Kota Gorontalo dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) pemerintah daerah pada Rabu malam, mengemukakan soal rencana pengaktifan kembali skema pembinaan kelurahan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Memang pada sebelumnya, rencana ini bukanlah skema baru. Pasalnya, pada kepemimpinan Adhan Dambea sebagai Wali Kota Gorontalo di periode 2008-2013 pernah dilakukan.
Periode ini, skema tersebut kembali mencuat dipertimbangkan untuk diterapkan. Melalui Sekretaris DPRD Kota Gorontalo, NR. Manoarfa mengungkapkan bahwa skema pembinaan kelurahan oleh OPD bukan hal yang baru.
“Pengaktifan kembali OPD sebagai pembina kelurahan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak pak walikota menjabat pada periode pertama,” ujar NR. Manoarfa.
NR. monoarfa mengusulkan agar pola pembinaan yang akan diterapkan kembali dapat disesuaikan dengan domisili masing-masing OPD atau pendekatan berbasis wilayah OPD.
Bukan tanpa sebab, menurut NR. Monoarfa hal ini bertujuan agar koordinasi dan pendampingan terhadap kelurahan lebih efektif. Sebab, jika OPD dan kelurahan binaan terlampau jauh jaraknya akan sulit dilakukan pengawasan dan dukungan program ini.
“Misalnya Sekretariat DPRD berdomisili di kelurahan Paguyaman, maka kelurahan binaannya sebaiknya kelurahan Paguyaman dan sekitarnya. Jangan sampai justru kelurahan Talumolo. Jauh sekali,” ucapnya.
Jelas NR. Monoarfa, dengan pola pendekatan berbasis wilayah ini, OPD dapat lebih mudah memantau kondisi lapangan serta membantu menindaklanjuti program-program yang dijalankan oleh pemerintahan kelurahan.
“Kalau domisilinya dekat, kita bisa mengetahui apa yang kira-kira bisa kita bantu untuk melakukan back-up dan follow-up terhadap program-program kelurahan,” tandasnya.
Saat ini, ada sekitar 50 kelurahan dari 9 kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Diharapkan, skema ini bisa menjadi mitra pendamping bagi kelurahan untuk memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Reporter: Yayan
