Scroll Untuk Lanjut Membaca
AdvertorialDEPROV GORONTALOPemilu 2024POHUWATO

Komisi 1 Deprov Apresiasi Perekaman E-KTP di Pohuwato Capai 100 Persen

×

Komisi 1 Deprov Apresiasi Perekaman E-KTP di Pohuwato Capai 100 Persen

Sebarkan artikel ini
Perekaman E-KTP
Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja di KPU Kabupaten Pohuwato. Foto/Ist

Dulohupa.id – Komisi 1 DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo mengapresiasi perekaman KTP Elektronik (E-KTP) bagi pemilih tetap di Kabupaten Pohuwato sudah mencapai 100 persen. Hal itu diungkapkan ketua Komisi 1 DPRD, AW Thalib usai melakukan monitoring tahapan Pemilu di KPU Pohuwato, Sabtu (05/8/2023).

AW Thalib menjelaskan, perekaman E-KTP oleh penyelenggara Pemilu sudah dilakukan kepada kurang lebih 3000 orang yang wajib pilih menjelang Pemilu 2024.

“itu sudah dikatakan selesai, tentunya ini suatu prestasi dan ternyata Pohuwato adalah daerah yang pertama menyelesaikan perekaman E-KTP,” ujar AW Tahlib.

Menurutnya, perekaman E-KTP yang sudah selesai adalah bentuk kesigapan dari penyelenggaran Pemilu, termasuk pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Selain itu kata AW Thalib, paling penting dalam tahapan Pemilu yakni menyangkut pembiayaan Pilkada itu sendiri. Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daetah terhadap pemenuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Anggaran Pilkada ini yang paling penting dalam mewujudkan terselenggaranya Pilkada yang lancar dan sukses,” ungkapnya.

Ia menekankan KPU Pohuwato terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah Pohuwtao bersama Bawaslu untuk memastikan anggaran yang akan digunakan dalam Pemilu.

“Karena ini harus direalisasikan tahun ini, minimal 40 persen sudah ada anggarannya. Ini tentunya harus diperhatikan kita semua,” pungkasnya.

Sementara Ketua KPU Pohuwato, Firman Ikhwan menyambut baik monitoring yang dilakukan DPRD dalam mengawasi tahapan Pemilu maupun Pilkada.

“Monitoring ini kan agar semua bisa tahu kendala yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu,” ujar Firman.

Terkait anggaran Pilkada, kata Firman, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum ditetapkan perubahan anggaran.

“Sesuai saran dari Komisi 1 DPRD, kami akan tindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan pemerintah daerah,” tandasnya.

Adv