Dulohupa.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango terus melakukan upaya Perlindungan sosial kepada masyarakat dengan menjamin Perlindungan kerja kepada para pekerja informal di daerah setempat.
Dalam program Perlindungan kerja, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang dapat melindungi pekerja-pekerja sektor informal bukan penerima upah bulanan seperti buruh harian, tukang ojek atau pekerja harian lainnya.
“Jadi jika ada kecelakaan kerja atau terjadi kematian, mereka akan diberikan santunan atau ditanggung. Tanggungan atau santunan itu berasal dari premi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah tiap bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.16.500/individu,” ujar Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, Kamis (16/2/2023).
Bone Bolango menjadi satu-satunya yang memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu berkisar 22.000-27.000 orang.
Hamim Pou mengatakan bahwa program tersebut telah dijalankan selama lima tahun dan menjadi hal yang positif terhadap pemerintah daerah. Dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah bukan hanya membantu dalam waktu sesaat, namun secara tidak langsung telah membantu untuk masa depan masyarakat.
“Misalnya ada pekerja yang meninggal dan meninggalkan anak istrinya, jika dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maka dia akan mendapatkan santunan atau tanggungan dari pemerintah daerah lewat BPJS Ketenagakerjaan. Jumlahnya bisa mencapai 170 juta, sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa menggunakan uang tersebut untuk menabung atau untuk biaya pendidikan maupun untuk usaha,” ujar Hamim Pou.
Hamim Pou juga menyampaikan bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, cukup melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dimana proses untuk pembayaran hanya membutuhkan waktu 2-3 hari.
Reporter: Kris
